Pasardana.id - Sejalan dengan prioritas Kementerian Koperasi dan UKM,
yakni mengembangkan sektor produktif seperti pertanian, peternakan, dan
perikanan yang menjadi basis gerakan ekonomi rakyat, Menteri Koperasi dan UKM,
Teten Masduki menyambut baik inisiatif DPP Gerakan Pembumian Pancasila, dalam
me-launching Gerakan Pangan Pancasila dalam Wujud Koperasi.
"Sebagaimana arahan Presiden Jokowi melalui korporatisasi pertanian dan
perikanan berbasis koperasi," ujar Teten pada acara diskusi publik dan
launching Gerakan Pangan Pancasila dalam Wujud Koperasi, yang
diselenggarakan DPP Gerakan Pembumian Pancasila, Selasa (17/8/2021).
Teten menambahkan, arahan Presiden RI memerintahkan untuk membentuk
korporatisasi pertanian dalam bentuk koperasi.
Karena itu, kata teten, pada 2021 ini, dirinya menargetkan lahirnya 40
koperasi pangan modern, terutama di wilayah perhutanan sosial.
Di negara maju, badan usaha sektor agriculture yang pas adalah koperasi. Di
Indonesia, petani kecil-kecil dan lahan usaha perorangan, sulit melahirkan
korporatisasi petani. Koperasi adalah badan usaha yang pas untuk
mengkonsolidasinya," jelas Teten.
Menurutnya, dengan adanya kelembagaan, lanjut Teten, akan mempermudah petani
memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan.
Saat ini, Kemenkop UKM mengaku telah menyiapkan pembiayaan khusus koperasi
melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (LPDB-KUMKM).
LPDB-KUMKM kami hadirkan hanya untuk pembiayaan koperasi," ungkap Teten.
Tak hanya itu, Teten menyebutkan, Presiden Jokowi telah membuat kebijakan
pembiayaan yang progresif, yakni meningkatkan rasio kredit perbankan untuk
UMKM menjadi lebih dari 30 persen di 2024.
Selain itu, plafon KUR naik dari maksimum Rp 500 juta menjadi Rp 20 miliar dan
KUR tanpa agunan naik dari Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta.
"Kami bersama Kementerian Perekonomian, dan Kementerian Pertanian juga sedang
merancang skema KUR khusus berbasis klaster pada sektor pertanian, sebagaimana
arahan Presiden pada Ratas 26 Juli 2021," kata Teten.
Menurut Teten, inilah wujud keseriusan pemerintah dalam pengembangan sektor
pertanian agar terwujudnya kedaulatan pangan.
"Kedaulatan pangan berhasil jika kesejahteraan bersama dapat diwujudkan. Juga,
kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan, bisa diturunkan,"
pungkas Teten.
