Menkop dan UKM Targetkan 40 Koperasi Pangan Modern Lahir Tahun Ini

Pasardana.id - Sejalan dengan prioritas Kementerian Koperasi dan UKM, yakni mengembangkan sektor produktif seperti pertanian, peternakan, dan perikanan yang menjadi basis gerakan ekonomi rakyat, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menyambut baik inisiatif DPP Gerakan Pembumian Pancasila, dalam me-launching Gerakan Pangan Pancasila dalam Wujud Koperasi.

"Sebagaimana arahan Presiden Jokowi melalui korporatisasi pertanian dan perikanan berbasis koperasi," ujar Teten pada acara diskusi publik dan launching Gerakan Pangan Pancasila dalam Wujud Koperasi, yang diselenggarakan DPP Gerakan Pembumian Pancasila, Selasa (17/8/2021).

Teten menambahkan, arahan Presiden RI memerintahkan untuk membentuk korporatisasi pertanian dalam bentuk koperasi.

Karena itu, kata teten, pada 2021 ini, dirinya menargetkan lahirnya 40 koperasi pangan modern, terutama di wilayah perhutanan sosial.

“Di negara maju, badan usaha sektor agriculture yang pas adalah koperasi. Di Indonesia, petani kecil-kecil dan lahan usaha perorangan, sulit melahirkan korporatisasi petani. Koperasi adalah badan usaha yang pas untuk mengkonsolidasinya," jelas Teten.

Menurutnya, dengan adanya kelembagaan, lanjut Teten, akan mempermudah petani memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan.

Saat ini, Kemenkop UKM mengaku telah menyiapkan pembiayaan khusus koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM).

“LPDB-KUMKM kami hadirkan hanya untuk pembiayaan koperasi," ungkap Teten.

Tak hanya itu, Teten menyebutkan, Presiden Jokowi telah membuat kebijakan pembiayaan yang progresif, yakni meningkatkan rasio kredit perbankan untuk UMKM menjadi lebih dari 30 persen di 2024.

Selain itu, plafon KUR naik dari maksimum Rp 500 juta menjadi Rp 20 miliar dan KUR tanpa agunan naik dari Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta.

"Kami bersama Kementerian Perekonomian, dan Kementerian Pertanian juga sedang merancang skema KUR khusus berbasis klaster pada sektor pertanian, sebagaimana arahan Presiden pada Ratas 26 Juli 2021," kata Teten.

Menurut Teten, inilah wujud keseriusan pemerintah dalam pengembangan sektor pertanian agar terwujudnya kedaulatan pangan.

"Kedaulatan pangan berhasil jika kesejahteraan bersama dapat diwujudkan. Juga, kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan, bisa diturunkan," pungkas Teten.