ANALIS MARKET (25/6/2021) : Pasar Obligasi Berpotensi Menguat Terbatas

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id – Riset harian Pilarmas Investindo Sekuritas menyebutkan, pasar obligasi kembali mencoba untuk bangkit dari titik terendah yang terjadi kemarin (24/6).

Situasi dan kondisi yang tengah reda, mampu membuat pasar obligasi berbalik arah, menjadi penguatan.

Namun pertanyaannya sederhana. Sekuat apa, seyakin apa, pasar obligasi akan kembali menuju track penguatan? Sementara Biden telah berhasil mendapatkan kesepakatan tentative bersama para Senat untuk menjalankan rencana besar ekonominya dengan mendorong proyek infrastructure?

Ini akan menjadi sebuah gambaran penting pemirsa, apakah pasar obligasi kita harus menguat atau melemah.

Pasalnya, apabila rencana Biden ternyata berjalan dengan baik, tentu saja hal ini akan mendorong terciptanya tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga mendorong angka pengangguran mengalami penurunan yang dimana tentu saja hal tersebut sesuai dengan target The Fed, inflasi dan tenaga kerja.

Dan apabila keduanya berjalan dengan baik, tentu saja pengurangan pembelian obligasi di pasar dapat mulai dikurangi oleh The Fed. Dan ketika itu terjadi, siapkah kita? Karena situasinya akan kurang lebih sama seperti yang kita hadapi pada tahun 2013 lalu.

“Menyikapi beragam kondisi tersebut diatas, diperdagangan Jumat (25/6) pagi ini, pasar obligasi akan dibuka mencoba untuk menguat dengan potensi menguat terbatas. Kami merekomendasikan wait and see,” sebut analis Pilarmas dalam riset yang dirilis Jumat (25/6/2021).

Adapun cerita di akhir pekan akan kita awali dari;

1.LANGKAH HEBAT BIDEN!!

WOW!!! Apa lagi yang kau cari Biden, seperti lagi Noah pemirsa :D. Pada akhirnya hari ini, Presiden Biden merayakan sebuah kesepakatan baru bersama senator Demokrat dan Republik pada rencana Biden yang ingin mengembangkan infrastructure senilai $579 miliar meskipun kesepakatan tersebut masih tentative. Biden mengatakan bahwa dengan rencana sebesar itu, dia akan menciptakan jutaan pekerjaan baru sembari mengejar target utama dari pemulihan ekonominya. Kelompok Senate yang berkumpul selama berminggu minggu di White House pada akhirnya membuat kesepakatan baru, sebuah kesepakatan yang akan mendorong terciptanya jutaan pekerjaan di Amerika dan melakukan modernisasi infrastructure di Amerika. Biden mengatakan bahwa investasi di bidang infrastructure sudah lama tertunda, dan kesepakatan ini menjadi sebuah signal kepada dunia, bahwa agenda yang penting dapat berjalan dengan baik. Dan kesepakatan tersebut merupakan sesuatu yang sangat besar, karena ini merupakan agenda dari perekonomian Biden. Undang undang bipartisan diperkirakan akan bergerak melalui Kongres bersama RUU khusus Demokrat yang terpisah sebelumnya yang dimana akan menghabiskan lebih banyak triliunan yang disebut oleh Biden sebagai Human Infrastructure yang sebelumnya ditentang oleh GOP. Sejauh ini masih belum dapat diperkirakan apakah rencana tersebut dapat mengumpulkan cukup dukungan dari DPR dan Senate karena perpecahan partai politik baik yang progresif maupun yang moderat. Sebelumnya Nancy Pelosi mengatakan bahwa dirinya tidak akan mempertimbangkan kesepakatan bipartisan tanpa adanya paket Undang Undang yang lebih luas yang dimana nantinya apabila tidak ada kesepakatan, maka Demokrat akan menggunakan Prosedur Rekonsiliasi Anggaran yang akan menghindari filibuster dari Partai Republik. Biden mengatakan dirinya hanya akan menandatangani kesepakatan bipartisan jika rencana tersebut datang kepadanya bersama dengan RUU Rekonsiliasi. Tentu saja hal tersebut mendorong kemarahan dari pemimpin Senate GOP, Mitch McConnell yang menuduh Pelosi dan Pemimpin Mayoritas Senat, Chuck Schumer menahan bipartisan untuk menjadi sandera mereka untuk Rancangan Undang Undang yang lebih besar. Sejauh ini kelompok Senator yang beranggotan 10 orang, 5 dari Republik dan 5 dari Demokrat, sudah mencapai kesepakatan akhir dalam beberapa hari terakhir. Mereka juga sudah bertemu dengan penasihat Biden, Steve Ricchetti dan Direktur Dewan Ekonomi Nasional Brian Deese yang pergi ke Capitol Hill untuk berpartisipasi dalam pembicaraan. Senator Republik, Rob Portman mengatakan bahwa memang benar kami tidak mendapatkan semua yang kami inginkan, namun kami datang untuk dapat berdiskusi dengan baik. Tentu hal ini menjadi sesuatu yang sangat baik bagi Biden, karena pendekatan yang dilakukan oleh Biden terkait dengan musyawarah akhirnya dapat berjalan dengan lancar. Ini gaya Biden, bukan gaya Trump yang penuh dengan kemarahan. White House mengatakan, Undang Undang tersebut dapat membiayai berbagai program, termasuk investasi dalam bidang transportasi dalam sejarah Amerika, perbaikan jalan dan jembatan, serta pengembangan jaringan listrik, perluasan internet broadband, pembersihan polusi serta saluran listrik baru. Biaya pengeluaran akan diimbangi oleh pendapatan yang akan masuk. Kesepakatan itu sendiri pada akhirnya menandai sebuah langkah maju yang sangat signifikan dalam menyusun paket belanja infrastructure yang menarik, sehingga dapat menarik kedua belah pihak untuk dapat meloloskannya untuk masuk ke dalam Kongres. Namun tidak hanya itu saja pemirsa, untuk mendapatkan keputusan Reguler, maka dibutuhkan setidaknya 60 suara supaya keputusan itu menjadi sah. Portman sendiri sudah berkunjung kepada McConnell untuk memberikan sebuah gambaran besar mengenai rencana infrastructure tersebut. Namun McConnell sendiri belum membuat keputusan apapun terkait rencana tersebut. Sejauh ini Pelosi dan Schumer telah menyetujui strategi untuk dapat menggabungkan paket infrastructure bipartisan dan resolusi anggaran yang dimana keduanya dapat menggunakan jalur cepat untuk menjalankan rencana ekonomi Biden senilai $4 triliun. Pelosi sendiri akan menahan diri sampai paket rekonisiliasi yang lebih luas dapat diselesaikan di Senat. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa ada kemungkinan bagian terakhir dan rencana tersebut akan datang pada bulan July. Well rencana Biden akan memberikan sebuah dorongan besar terhadap proses tingkat kecepatan pemulihan ekonomi yang akan terjadi di Amerika. Hal ini akan mendorong penyerapan tenaga kerja yang jauh lebih besar, sehingga akan mendorong angka pengangguran mengalami penurunan. Dan ketika angka pengangguran mengalami penurunan, apa yang akan terjadi? Tentu saja, kemajuan substansial yang diinginkan oleh The Fed itu terjadi!! Sehingga kedua kata kunci yang selama ini di minta oleh The Fed yaitu, inflasi dan ketenagakerjaan, keduanya sudah didapatkan semua pemirsa, sehingga kami melihat proyeksi yang mengatakan adanya potensi kenaikkan tingkat suku bunga akan terjadi pada Q4 2022 mendatang ada kemungkinan hal tersebut akan terjadi dengan asumsi penurunan pembelian obligasi di pasar dimulai pada Q1 2022. Hal ini yang mendorong perekonomian Amerika akan pulih lebih cepat, dan tentu saja mendorong saham di pasar Asia mengalami kenaikkan yang dimana menandakan adanya optimisme disana.

2.SEBUAH REKOMENDASI

Berdasarkan research yang dilakukan Bank Dunia dalam Indonesia Economics Prospect 2021, Bank Dunia merekomendasikan pemerintah Indonesia melakukan reformasi fiskal untuk mendukung pemulihan ekonomi, khususnya untuk mengembalikan deficit anggaran di bawah 3% terhadap PDB. Reformasi kebijakan fiskal tersebut diperlukan untuk mengatasi guncangan ekonomi dan sosial akibat pandemi COVID-19 di Indonesia. Bank Dunia merekomendasikan adanya kenaikan dari tarif cukai hasil tembakau dan menyederhanakan struktur tarif cukai tembakau. Bank Dunia menilai kenaikan cukai dan penyederhanaan struktur cukai hasil tembakau akan meningkatkan pendapatan negara. Dengan kebijakan ini juga akan ada manfaat non-revenue, yakni Indonesia dapat menerima manfaat kesehatan dari berkurangnya risiko penyakit tidak menular. Artinya, kebijakan cukai dapat menjadi jalan untuk meningkatkan pendapatan negara sekaligus mencapai peningkatan kesehatan masyarakat. Bank Dunia juga telah merekomendasikan kebijakan penetapan barang kena cukai baru, pengenaan PPh orang pribadi yang lebih progresif, serta penghapusan pengecualian PPN. Menurutnya, reformasi yang lebih dalam akan meningkatkan signifikansi kebijakan fiskal. Belanja negara perlu ditingkatkan secara signifikan. Hal tersebut dinilai dapat menurunkan angka kemiskinan apabila realisasi dari belanja negara tidak terpenuhi di tahun ini. Semua penyesuaian kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mendukung pemulihan ekonomi harus disesuaikan dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal perlu mendukung akselarasi dari upaya pemerintah dalam membuat kebijakan yang sifatnya holistic. Kami melihat pemulihan ekonomi di tahun ini sangat bergantung pada realisasi anggaran tersebut, sehingga rendahnya reaisasi dari PEN dinilai dapat memberikan tekanan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi di semester II nantinya. Pada 2020, defisit APBN tercatat mencapai 6,09%. Tahun ini pun, batas maksimum angka defisit ditetapkan sebesar 5,7%. Per Mei 2021, Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN telah mencapai Rp219,3 triliun atau setara dengan 1,32% dari PDB. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, posisi defisit pada Mei 2021 mengalami kenaikan sebesar 22,24%.