Pandemi Jadi Alasan Perum Damri Tunda Gaji Karyawannya

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Perusahaan Umum Damri mengakui bahwa perusahaan sempat tidak membayar upah karyawan.

Namun, hal ini bukan berarti tidak membayar sama sekali, melainkan perusahaan hanya menunda waktu pembayarannya saja.  

BUMN bidang transportasi itu mengambil kebijakan tunda bayar upah karyawan karena menelan kerugian untuk pertama kali sejak lima tahun terakhir.

Kerugian terjadi akibat minimnya mobilitas dan aktivitas masyarakat di tengah pandemi virus corona.

"Kondisi tersebut memaksa direksi untuk melakukan berbagai hal termasuk memutuskan adanya penangguhan atau penundaan pembayaran sebagian upah bagi karyawan perusahaan, termasuk direksi," kata Corporate Secretary Perum DAMRI, Sidik Pramono dalam keterangan resmi, Rabu (16/6/2021).

Kendati begitu, Sidik menekankan, kebijakan tunda bayar upah karyawan ini tidak akan menghilangkan kewajiban perusahaan dan hak karyawan. Selain itu, tunda bayar juga tidak berarti pemotongan upah.

"Karena sifatnya adalah penundaan, hal tersebut dicatat sebagai utang perusahaan. Jika pada saatnya nanti kondisi membaik, kewajiban perusahaan tentu akan dipenuhi," sambungnya.

Namun, ia belum menerangkan lebih jauh kapan sekiranya upah karyawan akan dilunasi oleh perusahaan.

Sejauh ini, sambungnya, baru pernyataan ini yang bisa dibagi ke publik guna menjawab tudingan dari Serikat Buruh Pekerja Dirgantara, Digital, dan Transportasi (SPDT) yang menyebut DAMRI tidak membayar upah karyawan.

Lebih lanjut, Sidik juga menjawab tudingan soal pembayaran THR kepada karyawan yang hanya bernilai Rp700 ribu.

Ia menjelaskan, besaran THR 2021 sejatinya sudah ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan.

"Dan hal tersebut sudah dikomunikasikan kepada serikat pekerja," imbuhnya.

Tak ketinggalan, Sidik juga mengklarifikasi tudingan SPDT yang menyebut bahwa perusahaan melakukan mutasi kepada karyawan yang melawan dan tidak terima dengan keputusan soal upah dan THR.

Menurutnya, perusahaan sudah mengomunikasikan kondisi keuangan DAMRI kepada karyawan.

"Tidak benar jika dinyatakan para pekerja kesulitan mengadakan perundingan bipartit dengan manajemen, terlebih jika itu dinyatakan karena ketua serikat pekerja dimutasikan ke Papua," jelasnya.

Sebelumnya, Serikat Buruh Pekerja Dirgantara, Digital, dan Transportasi (SPDT), bagian dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mengungkapkan, manajemen Perum Damri mengabaikan hak-hak pekerjanya.

Menurut Ketua Umum SPDT FSPMI, Iswan Abdullah, beberapa hak yang diabaikan antara lain pembayaran THR kepada pekerja yang hanya Rp 700.000 khususnya pada sopir, tidak membayar gaji pekerja 5-8 bulan lamanya, upah yang dibayarkan di bawah upah minimum, serta tindakan lainnya yang merugikan pekerja

“Permasalahan Damri ini terkait dengan THR, dimana sampai saat ini THR pekerja hanya dibayarkan Rp 700.000. Ini adalah pelanggaran," kata Iswan secara virtual, Rabu (16/6/2021).

Iswan juga menjelaskan, gaji pekerja Damri juga dibayarkan dibawah upah minimum, bahkan ada yang gajinya tidak dibayarkan 5-8 bulan lamanya.

Ia meminta manajemen untuk tidak tutup mata terhadap apa yang terjadi pada pekerja Damri.

“Kami minta kepada manajemen dan direksi untuk melaksanakan peraturan sesuai undang-undang, terkait upah yang jauh di bawah upah minimum. Baik di Jawan dan didaerah lainnya 5-8 bulan, bahkan sampai saat ini tidak digaji. Kami mohon pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen pengelolaan Damri,” tegas dia.