Mantan Dirjen Pajak Sebut SIN Dapat Menjadi Cara Ampuh Cegah Korupsi

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Hadi Poernomo menilai, penerapkan Single Identity Number (SIN) Pajak bisa mencegah tindak korupsi dalam sistem perpajakan di Indonesia.

Menurutnya, kehadiran SIN akan mewajibkan sistem setiap instansi, mulai dari pemerintah pusat, pemda, asosiasi, dan pihak-pihak lainnya untuk tersambung dengan Ditjen Pajak.

Sehingga seluruh informasi, baik bersifat rahasia atau tidak, dapat diketahui otoritas pajak.

“Dalam konsep SIN Pajak, tiga sektor tersebut (konsumsi, investasi, tabungan) wajib memberikan data dan terhubung secara sistem dengan sistem perpajakan. Artinya uang dari sumber yang legal maupun ilegal tersebut dapat terekam secara sempurna dalam sistem perpajakan,” ujar Hadi dalam keterangannya, Rabu (21/4/2021).

Dalam SIN Pajak, para wajib pajak akan menghitung pajak dan mengirimkan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Ditjen Pajak secara otomatis melalui konsep link and match.

Hal ini nantinya dapat dipetakan data yang benar dan yang tidak benar, serta data yang tidak dilaporkan dalam SPT.

"Artinya, tidak ada harta yang dapat disembunyikan oleh wajib pajak. Dalam penanganan kasus korupsi dikenal pembuktian terbalik, sehingga wajib pajak yang melaporkan SPT secara tidak benar akan diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa hartanya diperoleh secara legal," jelasnya.

DJP juga dapat lebih mudah untuk mengetahui apakah ada data dan informasi yang tidak dilaporkan di dalam SPT tersebut.

"SPT itu isinya adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis dari manapun, juga dengan nama dan bentuk apapun. Uang legal dan ilegal masuk ke SPT dan nantinya akan diuji," kata dia.

Dengan kondisi tersebut, jelas dia, wajib pajak akan berpikir ulang untuk memperoleh harta secara ilegal, seperti korupsi.

Apalagi dalam kasus korupsi dikenal pembuktian terbalik atau wajib pajak diberikan kesempatan untuk membuktikan hartanya diperoleh secara legal.

Menurutnya, SIN sesungguhnya sudah memiliki dasar hukum yang kuat, sayangnya hingga saat ini, SIN masih belum dapat dilaksanakan. Salah satu penyebab tidak terlaksananya SIN, menurutnya karena inkonsistensi regulasi.

Konsep SIN Pajak sendiri sebenarnya dimulai pada 31 Desember 1965, di mana Bung Karno mengeluarkan Perpu Nomor 2 Tahun 1965 mengenai peniadaan rahasia bagi aparat pajak.

Namun, tahun 1983 melalui UU 6/1983 terjadi reformasi perpajakan dengan pemberlakuan Self Assessment System, yang memberikan kewenangan wajib pajak untuk menghitung sendiri mengenai penghasilannya dalam SPT.

Alhasil, wajib pajak merasa mendapatkan kesempatan untuk melakukan manipulasi SPT karena Ditjen Pajak tidak memiliki data pembanding atas SPT tersebut.

"Sehingga, saat ini diperlukan adanya sebuah alat untuk memonitor dari self assessment system tersebut, menjadi monitored self assessment system," tandasnya.