Akses Data Kependudukan, Ditjen Pajak Perkuat Pengawasan Perpajakan

foto: istimewa

Pasardana.id - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meningkatkan kualitas dan pengawasan perpajakan dengan mengakses dan menerima data kependukukan. Hal ini seiring dengan kerjasama antara DJP dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Penatatan Sipil (Ditjen Dukcapil).

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan menyampaikan, data kependudukan baik itu foto, hingga aktivitas KTP bisa membantu pengawasan kepatuhan termasuk pemeriksaan wajib pajak. Selain itu, akses data kependudukan bisa membantu DJP menunjang informasi keuangan, baik domestik maupun internasional, serta basis data hasil pelaksanaan program pengampunan pajak.

“Sehingga bisa membantu upaya pengumpulan pajak secara efisien dan efektif yang saat ini, berkontribusi 83%-85% terhadap penerimaan negara,” terang Robert di Jakarta, Jumat (2/11/2018).

Secara rinci, data kependudukan yang diterima Ditjen Pajak akan digunakan untuk sinkronisasi, verifikasi, dan validasi dalam rangka pendaftaran dan perubahan data wajib pajak, melengkapi database master file Wajib Pajak, serta mendukung kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan.

Perjanjian kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan yang telah ditandatangani pada 13 Agustus 2018. Data kependudukan yang tercakup dalam perjanjian kerja sama ini antara lain Nomor Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta alamat.