Fadli Zon Kritik Rencana Pemerintah Impor 1 Juta Ton Beras

Pasardana.id - Ketua Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Fadli Zon mendesak pemerintah untuk segera membatalkan rencana impor beras 1 juta ton.

Masalahnya, rencana itu berpotensi menekan harga gabah dan merugikan petani lokal.  

"HKTI secara tegas menolak kebijakan pemerintah untuk impor 1 juta ton beras yang merusak kehidupan petani, yang tidak didasari data akurat serta tidak melibatkan stakeholder pertanian Indonesia," ujar Fadli dalam akun Youtube Fadli Zon Official, Jumat (12/3/2021) lalu.

Menurut Fadli, rencana impor beras merupakan kebijakan nirsimpati karena diumumkan jelang panen raya. Meski belum ada kepastian terkait rencana tersebut, tetapi sudah berdampak langsung pada turunnya harga gabah petani secara signifikan.

Hal ini membuat petani lokal semakin rugi. Pasalnya, sebelum ada rencana impor beras saja, harga gabah di tingkat petani hampir selalu turun di bawah harga pembelian pemerintah (HPP).

"Pengumuman rencana impor beras tentu akan memberikan efek semakin menekan harga gabah petani," ucap Fadli.

Lebih lanjut Fadli mengingatkan puncak panen raya musim tanam Oktober-Maret 2020 adalah Maret-April 2021. Berdasarkan data yang ia punya, potensi gabah kering giling (GKG) Januari-April mencapai 25,37 juta ton atau setara dengan 14,54 juta ton beras naik 3 juta ton dibandingkan periode yang sama 2020.

"Tak ada alasan mendasar bagi pemerintah untuk melakukan impor beras. Statistiknya jelas cukup dan bahkan naik dibandingkan 2020 sehingga tidak ada dasar kuat bagi pemerintah untuk impor beras," jelas Fadli.

Karena itu, dia mengatakan public hearing secara komprehensif menurutnya sangat diperlukan agar kebijakan pangan pemerintah tepat sasaran dan berpihak pada petani serta rakyat Indonesia.

"Pemerintah jangan alergi mendengar masukan dan melibatkan organisasi petani, organisasi usaha pertanian dan akademisi, serta pihak-pihak yang terlibat dalam sektor pertanian. Pemerintah juga jangan ujug-ujug mengeluarkan kebijakan untuk tak lama kemudian dicabut atau direvisi, padahal sudah menyebabkan kegaduhan dan tekanan penurunan harga gabah petani," ungkap Fadli.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan mengimpor beras sebanyak 1 juta sampai 1,5 juta ton dalam waktu dekat.

Hal ini dilakukan demi menjaga ketersediaan dan harga beras di dalam negeri.

"Salah satu yang penting adalah penyediaan beras dengan stok 1 juta-1,5 juta ton," ungkap Airlangga dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2021, Kamis (4/3).

Airlangga menjelaskan, terdapat dua skema dalam menjaga pasokan beras di dalam negeri. Pertama, impor 500 ribu ton untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dan 500 ribu ton sesuai dengan kebutuhan Perum Bulog.

Kedua, penyerapan gabah oleh Perum Bulog dengan target setara beras 900 ribu ton saat panen raya pada Maret sampai Mei 2021 dan 500 ribu ton pada Juni 2021-September 2021.

Langkah ini diambil terutama setelah ada program bantuan sosial (bansos) beras selama kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), antisipasi dampak banjir, dan pandemi covid-19.