Pasardana.id - Ketua Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani
Indonesia (HKTI), Fadli Zon mendesak pemerintah untuk segera membatalkan
rencana impor beras 1 juta ton.
Masalahnya, rencana itu berpotensi menekan harga gabah dan merugikan petani
lokal.
"HKTI secara tegas menolak kebijakan pemerintah untuk impor 1 juta ton beras
yang merusak kehidupan petani, yang tidak didasari data akurat serta tidak
melibatkan stakeholder pertanian Indonesia," ujar Fadli dalam akun Youtube
Fadli Zon Official, Jumat (12/3/2021) lalu.
Menurut Fadli, rencana impor beras merupakan kebijakan nirsimpati karena
diumumkan jelang panen raya. Meski belum ada kepastian terkait rencana
tersebut, tetapi sudah berdampak langsung pada turunnya harga gabah petani
secara signifikan.
Hal ini membuat petani lokal semakin rugi. Pasalnya, sebelum ada rencana impor
beras saja, harga gabah di tingkat petani hampir selalu turun di bawah harga
pembelian pemerintah (HPP).
"Pengumuman rencana impor beras tentu akan memberikan efek semakin menekan
harga gabah petani," ucap Fadli.
Lebih lanjut Fadli mengingatkan puncak panen raya musim tanam Oktober-Maret
2020 adalah Maret-April 2021. Berdasarkan data yang ia punya, potensi gabah
kering giling (GKG) Januari-April mencapai 25,37 juta ton atau setara dengan
14,54 juta ton beras naik 3 juta ton dibandingkan periode yang sama 2020.
"Tak ada alasan mendasar bagi pemerintah untuk melakukan impor beras.
Statistiknya jelas cukup dan bahkan naik dibandingkan 2020 sehingga tidak ada
dasar kuat bagi pemerintah untuk impor beras," jelas Fadli.
Karena itu, dia mengatakan public hearing secara komprehensif menurutnya
sangat diperlukan agar kebijakan pangan pemerintah tepat sasaran dan berpihak
pada petani serta rakyat Indonesia.
"Pemerintah jangan alergi mendengar masukan dan melibatkan organisasi petani,
organisasi usaha pertanian dan akademisi, serta pihak-pihak yang terlibat
dalam sektor pertanian. Pemerintah juga jangan ujug-ujug mengeluarkan
kebijakan untuk tak lama kemudian dicabut atau direvisi, padahal sudah
menyebabkan kegaduhan dan tekanan penurunan harga gabah petani," ungkap Fadli.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto
menyatakan pemerintah akan mengimpor beras sebanyak 1 juta sampai 1,5 juta ton
dalam waktu dekat.
Hal ini dilakukan demi menjaga ketersediaan dan harga beras di dalam negeri.
"Salah satu yang penting adalah penyediaan beras dengan stok 1 juta-1,5 juta
ton," ungkap Airlangga dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2021, Kamis
(4/3).
Airlangga menjelaskan, terdapat dua skema dalam menjaga pasokan beras di dalam
negeri. Pertama, impor 500 ribu ton untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dan
500 ribu ton sesuai dengan kebutuhan Perum Bulog.
Kedua, penyerapan gabah oleh Perum Bulog dengan target setara beras 900 ribu
ton saat panen raya pada Maret sampai Mei 2021 dan 500 ribu ton pada Juni
2021-September 2021.
Langkah ini diambil terutama setelah ada program bantuan sosial (bansos) beras
selama kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM),
antisipasi dampak banjir, dan pandemi covid-19.
