KemenPUPR Sukses Realisasikan 94,14% Anggaran pada 2020

Pasardana.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan sukses merealisasikan sekitar 94,14 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan, yakni sebesar Rp 7,91 triliun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono saat rapat kerja Kementerian PUPR dengan Komisi V DPR RI pada Kamis (21/1/2021) mengungkapkan, dari realisasi tersebut, ada anggaran yang tidak terserap senilai Rp 6,36 triliun atau 6,75% dari pagu.

"Anggaran yang tidak terserap terdiri dari dana blokir, sisa lelang belum termanfaatkan, sisa belanja pegawai, belanja barang operasional, kegiatan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), kegiatan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan perjalanan dinas serta kegiatan swakelola," jelasnya.

Disampaikan Menteri Basuki, realisasi anggaran dan fisik Kementerian PUPR tahun lalu dibandingkan tahun 2019 mengalami kenaikan. Pada 2019, realisasi anggaran mencapai 83,05% dan realisasi fisik 87,54%.

Menteri Basuki juga menyebutkan, capaian fisik tahun 2020 tercatat sebesar 94,9% terdiri dari bidang sumber daya air (SDA), jalan & jembatan, permukiman dan perumahan.

Dibidang SDA, antara lain; pembangunan lanjutan 46 bendungan, dimana tiga bendungan diantaranya sudah selesai.

"Melanjutkan pembangunan 46 bendungan, tiga diantaranya selesai yaitu Napun Gete, Pasar Loreng dan Tapin," ujarnya.

Selanjutnya, pembangunan 11.236 hektar daerah irigasi, 58.130 hektar rehabilitasi jaringan irigasi, 114,79 km pembangunan pengendali banjr & pengaman pantai, pembangunan air baku 2,52 meter kubik per detik serta 60 embung.

Di bidang jalan dan jembatan tahun 2020 tercapai 246 km pembangunan jalan tol, 463 km pembangunan jalan baru nasional, 16.923 meter pembangunan jembatan, 987 meter pembangunan fly over dan underpass.

Untuk bidang permukiman, telah dibangun sistem penyediaan air minum (SPAM) 1.874 liter/detik, pengelolaan air limbah untuk melayani 378.355 kepala keluarga (KK), penanganan sampah untuk 605.362 KK, penanganan kawasan kumuh seluas 1.686,31 hektar, 11 kawasan pengembangan pos lintas batas negara (PLBN) terpadu dan 463 unit pembangunan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, pasar dan olahraga.

Di bidang perumahan, telah dibangun 823 unit rumah susun, 1.575 unit rumah khusus, 233.298 unit rumah swadaya dan 11.514 unit PSU perumahan.

Sebelumnya, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran program pembangunan Direktorat Jenderal Perumahan pada 2021 sebesar Rp 8,093 triliun.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, khususnya untuk kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di seluruh wilayah Indonesia.

Rekapitulasi total pagu anggaran Ditjen Perumahan Tahun 2021 adalah Rp 8,093 triliun. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk mendorong capaian Program Sejuta Rumah untuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Beberapa program perumahan yang akan dilaksanakan oleh Ditjen Perumahan pada  2021 adalah membangun sebanyak 9.799 rumah susun di berbagai daerah di Indonesia. Adapun alokasi anggaran pembangunan rusun sebesar Rp 4,16 triliun.

Selainjutnya adalah penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar Rp 2,507 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membedah sebanyak 114.900 rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di 33 provinsi, sekaligus dukungan untuk Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta) di lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Indonesia.

Selain itu, untuk mendorong agar pembangunan rumah subsidi tetap berjalan dengan baik, Ditjen Perumahan juga akan melaksanakan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) untuk 40.000 unit rumah bersubsidi dengan anggaran sebesar Rp 0,406 triliun, dan untuk pembangunan rumah khusus sebesar Rp 0,606 triliun untuk 2.423 unit.

Tak hanya itu, anggaran yang ada juga digunakan untuk Setditjen, Perencanaan dan Kepatuhan Internal sebesar Rp 0,414 triliun.

“Kami berharap agar Program Sejuta Rumah tahun 2021 tetap berjalan dengan baik dan membantu masyarakat untuk memiliki dan menempati rumah yang layak huni,” harapnya.