Sri Mulyani Pangkas Anggaran Kementerian PUPR Rp17,9 Triliun

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima beban realokasi anggaran 2021 sebesar Rp 17,9 triliun dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, pemangkasan anggaran tersebut ditujukan untuk kebutuhan penanganan pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam sebuah surat terkait realokasi dan refocussing belanja kementerian tertanggal 12 Januari 2021, yang diterima Menteri Basuki pada Rabu (20/1) kemarin.

"Kementerian PUPR dibebankan refocussing dari Rp 149,8 triliun di 2021, dilakukan penghematan belanja rupiah murni Rp 17,9 triliun," kata Menteri Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (21/1/2021).

Menurut Basuki, Kementerian PUPR tengah mencoba merealokasi pagu anggaran tersebut. Hanya saja pihak instansi belum melakukan implementasinya.

"Kami sedang sampaikan ke Bu Menteri dan Dirjen Anggaran strateginya supaya tidak banyak ganggu program. Karena program di 2021 ini juga menampung program prioritas yang di-refocussing pada 2020," terangnya.

Secara perhitungan, penyunatan anggaran tersebut kemungkinan akan dilakukan pada belanja perjalanan dinas, rapat, dan kajian yang masih bisa ditunda pelaksanaannya di tahun depan.

"Bu Menteri Keuangan sudah sampaikan kalau ada yang di-refocussing tahun ini maka nanti akan ada yang dibiayai pada 2022. Sehingga program prioritas akan tetap kami kawal," ujar Menteri Basuki.

Untuk diketahui, tahun ini total pagu anggaran Kementerian PUPR harusnya mencapai Rp 149,8 triliun. Bila dilakukan realokasi hingga Rp 17,9 triliun, maka pagu anggaran PUPR tahun ini hanya Rp 131,9 triliun masih lebih tinggi sedikit dari anggaran tahun lalu yang sebesar Rp 103,78 triliun. Itu pun ada sisa anggaran Rp 6,3 triliun yang tak terserap tahun lalu.

Untuk itu, meski ada tuntutan realokasi, Basuki optimis seluruh proyek infrastruktur PUPR tidak akan terganggu pembangunannya.

Sejauh ini, Kementerian PUPR telah merealisasikan anggaran 2021 sebesar Rp 5,1 triliun atau setara 3,43% dari total pagu anggaran.

Targetnya, serapan anggaran pada akhir Januari 2021 bisa mencapai Rp 14,8 triliun setara 9,9% dari pagu anggaran.

Kemudian, ditargetkan bertambah di Februari 2021 yakni menjadi Rp 21,9 triliun atau 14,6% dari pagu anggaran.

Jadi, pada kuartal I-2021 nanti, ditargetkan realisasinya sebesar Rp 29,9 triliun atau 20% dari total pagu anggaran 2021.

Sementara itu, perkembangan pembangunan fisik sejumlah proyek PUPR kini sudah mencapai 6,17%.