Pemerintah Resmi Tetapkan Harga Tes PCR Jawa-Bali Rp275 Ribu, di Luar Jawa-Bali Rp300 Ribu

Foto : istimewa

Pasardana.id - Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan secara resmi menetapkan batas tarif tertinggi tes Covid-19 real time Polymerase Chain Reaction (RT PCR) sebesar Rp275 ribu untuk di Jawa-Bali dan Rp300 ribu untuk di luar Jawa-Bali. 

Penetapan harga terbaru PCR test tersebut menyusul arahan Presiden Joko Widodo yang sebelumnya meminta adanya penurunan harga PCR test menjadi Rp 300.000, dengan masa berlaku selama 3x24 jam untuk perjalanan pesawat.

"Mulai berlaku hari ini, batas tarif tertinggi RT PCR diturunkan jadi 275 ribu untuk Jawa- Bali. Sedangkan luar Jawa-Bali Rp 300 ribu," kata Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Abdul Kadir dalam konferensi pers daring, Rabu (27/10).

Sebagaimana diketahui, sebelumnya harga tes PCR yang berlaku sebesar Rp 495 ribu untuk Jawa-Bali dan Rp 525 ribu untuk luar Jawa dan Bali.

Banyak yang mengeluhkan tingginya harga tersebut sehingga Presiden Jokowi memutuskan menurunkan harga tes PCR.

Aturan penurunan harga berlaku mulai hari Rabu (27/10) dengan terbitnya Surat Edaran (SE) Kementerian Kesehatan.

Abdul mengatakan, evaluasi harga dilakukan dengan memperhitungkan biaya pengambilan sampel, pemeriksaan tes PCR, jasa pelayanan SDM, harga reagen atau Bahan Habis Pakai (BHP), overhead, dan biaya lainnya.

Selain itu, pemerintah mengatur durasi diterbitkannya hasil tes maksimal 1x24 jam setelah sampel diambil.

Ia pun meminta seluruh fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, laboratorium, dan fasilitas lainnya untuk mematuhi batas tarif tertinggi tersebut.

Untuk itu, Dinas Kesehatan di daerah diharapkan dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tarif tertinggi PCR tersebut.

"Evaluasi akan ditinjau ulang secara berkala, sesuai kebutuhan," ujar dia.

Lebih lanjut Kadir juga menyebut, apabila ditemukan rumah sakit atau laboratorium yang tidak melaksanakan aturan tersebut akan dilakukan teguran secara lisan, tertulis hingga sanksi penutupan fasilitas kesehatan.

"Sehingga dengan demikian teguran secara lisan, teguran secara tertulis sampai kepada sanksi misalnya penutupan laboratorium itu bisa dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten dan kota," imbuhnya.