Pasardana.id - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjelaskan
mengenai surat edaran yang bernomor SE-9/MBU/08/2020. Hal tersebut terkait
pengangkatan staf ahli bagi direksi BUMN.
Dalam SE tersebut dijelaskan mengenai direksi BUMN dapat mempekerjakan lima
orang dalam staf ahli pada satu direksi BUMN.
Penghasilan gaji staf ahli direksi BUMN yang berupa honorarium yang ditetapkan
direksi perseroan pelat merah dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dengan
batasan Rp50 juta.
Dalam artian lainnya, gaji untuk staf ahli sejumlah perseroan negara maksimal
Rp50 juta.
Masa jabatan staf ahli paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang satu kali
selama satu tahun masa jabatan dengan tidak mengurangi hak direksi untuk
memberhentikan sewaktu-waktu, demikian bunyi surat edaran tersebut yang
dikutip pada Senin (7/9/2020).
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, jumlah dan nilai
honorarium yang dicantumkan dalam SE merupakan langkah perapihan yang
dilakukan Kementerian BUMN.
Sebab sebelumnya, Arya menemukan adanya tindakan di luar batas yang dilakukan
oleh sejumlah perseroan negara terkait.
Kami menemukan beberapa BUMN membuat staf ahli atau advisor atau apapun
namanya dibuat di masing-masing BUMN. Tidak transparan. Ada yang sampai 11-12
orang, ada yang digaji Rp 100 juta atau lebih. Jadi beragam yang kami temukan,
ujar Arya.
Arya menyebutkan, dalam poin yang lain dalam SE itu juga dijelaskan staf ahli
bertugas memberikan analisis dan rekomendasi penyelesaian atas permasalahan
strategis dan tugas lainnya di lingkungan perusahaan berdasarkan penugasan
yang diberikan oleh direksi.
Maksud dan tujuan dari SE tersebut adalah direksi BUMN dalam menjalankan tugas
dan fungsinya. Hal tersebut berdasarkan pada hasil analisis yang spesifik dari
pihak yang independen dan kompeten pada bidangnya.
Ditambahkan Arya, ada pula beberapa perusahaan plat merah yang direksinya
memiliki staf ahli atau konsultan yang jumlahnya banyak. Atas dasar itu, saat
ini dibatasi jumlah staf ahli hanya boleh lima orang.
Nah ini yang terjadi di beberapa BUMN. Contoh di PLN, dulu itu (staf ahli) ada
belasan juga, di Pertamina juga ada. Di tempat lain juga, pernah ada di
Inalum. Jadi kita rapihkan sekarang, dibuat batasannya, hanya boleh 5 itu pun
ke direksi, kata Arya.
Arya menginginkan dengan adanya aturan baru yang dikeluarkan Erick Thohir bisa
membuat pengangkatan staf ahli lebih transparan dan akuntabel.
Jadi kalau ada yang bilang ini ada ribuan jabatan (dengan adanya Surat Edaran
ini) justru kami rapikan, buat transapran dan legal, tidak diam-diam, jelas,
dan tidak boleh rangkap, ungkapnya.
