DPR Setujui Anggaran Untuk Realisasi Program Lumbung Ikan Nasional Sebesar Rp 3,2 Triliun

Foto : istimewa

Pasardana.id - Dalam rangka mendorong realisasi program Lumbung Ikan Nasional di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, Komisi IV DPR RI secara keseluruhan menyetujui usulan anggaran 2021 Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp3,4 triliun dari yang sebelumnya Rp3,2 trliliun.

"Berdasarkan surat Menteri Kelautan dan Perikanan nomor B451/MEN/KP/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 sebesar Rp3,28 triliun yang peruntukannya antara lain untuk merealisasi Maluku dan Maluku Utara sebagai Lumbung Ikan Nasional," kata Ketua Komisi IV DPR, Sudin saat membacakan hasil kesimpulan rapat kerja dengan KKP di Gedung DPR, dikutip dari Antara, Selasa, (15/9/2020).

Dana tersebut akan digunakan untuk Lumbung Ikan Nasional sebesar Rp3,2 triliun dan sisanya untuk sarana-prasarana program desa wisata bahari (Dewi Bahari) serta pengangkatan barang muatan kapal tenggelam (BMKT) di 100 kawasan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menegaskan komitmennya untuk mewujudkan Provinsi Maluku dan Maluku Utara sebagai lumbung ikan nasional.

Salah satu wujud komitmen tersebut di antaranya meningkatkan SDM di Maluku dengan mendirikan Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku.

Selain itu, legislatif juga menyetujui pagu dana alokasi khusus (DAK) KKP 2021 sebesar Rp1 triliun dengan rincian, DAK provinsi sebesar Rp350 miliar dan DAK kabupaten/kota sebesar Rp650 miliar.

Selanjutnya, Komisi IV meminta KKP untuk menyampaikan pemilihan menu DAK 2021 dari provinsi dan kabupaten/kota selambat-lambatnya awal Desember 2020.

Dimana dalam rapat yang berlangsung sekitar 2,5 jam ini, DPR menerima penjelasan realisasi penyerapan anggaran KKP 2020 yang telah mencapai Rp2,7 triliun per 11 September 2020.

Persentase serapan tersebut mencapai 54,4 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp5,08 triliun.

"Komisi IV mendorong KKP untuk melakukan percepatan kinerja program dan kegiatan dengan meningkatkan penyerapan anggaran 2020 secara optimal," ujar Sudin.

Adapun untuk tahun depan, DPR menyetujui pagu anggaran sebesar Rp6,65 triliun yang terbagi untuk Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Rp763,57 miliar, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Rp1,21 triliun, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Rp1,07 triliun, dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Rp431,70 miliar.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Rp455,35 miliar, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Rp1,52 triliun, Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (BKIPM) Rp603,71 miliar, Sekretariat Jenderal (Setjen) Rp497,64 miliar, dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Rp86,76 miliar.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen KKP Antam Novambar memastikan jajarannya akan terus bekerja untuk memaksimalkan serapan anggaran hingga akhir tahun. 

Menurutnya, masih terdapat sejumlah kegiatan maupun program yang sedang dan akan dikerjakan, terutama di Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Perikanan Budidaya.

"Terima kasih atas masukan dan kritiknya. Kami bertekad untuk melakukan sebaik-baiknya," ujar Antam.