Kemenkop UKM - Kemendagri Bersinergi Dalam Berdayakan UMKM

Pasardana.id - Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Dalam Negeri sepakat bekerja sama dalam menggerakkan roda perekonomian, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah.

"Selain program reguler, yaitu pemberdayaan UMKM, juga percepatan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan kerja sama dalam penyediaan database UMKM," kata Menkop dan UKM Teten Masduki, usai bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian di Jakarta, Rabu (12/8/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Teten menjelaskan untuk tahap pertama ini kerja sama akan terkait dengan penyaluran Banpres bagi 12 juta usaha mikro yang rencananya mulai disalurkan pada 17 Agustus 2020 mendatang, di mana masing-masing usaha mikro mendapatkan dana hibah Rp 2,4 juta.

"Penyaluran ini akan dibagi dalam dua tahap, untuk tahap pertama akan disalurkan kepada 9,1 juta pelaku usaha mikro di daerah, sisanya disalurkan di tahap kedua dalam rentang waktu yang tak terlalu lama dengan tahap 1,” jelas Teten.

Disampaikan Teten, berbeda dengan UKM yang by name dan by adress, data mengenai usaha mikro yang jumlahnya sangat banyak dan tersebar di daerah, terkadang fluktuatif.

Karena itu, kerja sama dengan Kemendagri yang membawahi Ditjen Dukcapil dan Ditjen Pemerintahan Desa, data usaha mikro akan lebih mudah didapatkan.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pihaknya sudah lama ingin berkunjung ke KemenkopUKM dan baru sekarang terlaksana.

"Sehubungan saat ini terjadi kontraksi ekonomi dan keuangan akibat pandemi Covid-19, bukan hanya di nasional namun juga di daerah dan masyarakat”, kata Mendagri Tito.

Salah satu upaya menghadapi permasalahan dampak sosial ekonomi ini adalah dengan merealisasikan anggaran, khususnya ke daerah.

"Bapak Presiden juga sudah menyampaikan, secepatnya harus ada uang beredar dan kegiatan ekonomi harus mulai pulih kembali,” tegas Tito.

Pihaknya juga sudah mengumpulkan 548 Kepala Daerah agar segera mempercepat penyerapan anggaran.

”Saya memberikan apresiasi pada daerah yang mampu menyerap sampai 47,4 persen, namun ada juga yang masih di bawah 25 persen. Kepada mereka saya berikan peringatan, dan akan saya lakukan evaluasi awal September ini. Jika tak ada peningkatan, saya akan turunkan Irjen ke daerah-daerah yang masih sedikit penyerapan anggarannya,” pungkas Tito.