Pasardana.id - Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop dan UKM, Ahmad Zabadi
menyarankan kepada korban pinjaman online (pinjol) ilegal untuk tidak membayar
bunga utang mereka.
Namun mereka (korban) disarankan hanya membayar pokok utang saja.
Pasalnya, pengenaan bunga pinjaman selangit seharusnya batal demi hukum karena
tidak sesuai atau melanggar perjanjian antara kreditur dan debitur.
"Saya kira sebatas kewajiban dari utang yang dia lakukan itu ya seyogyanya
dikembalikan tapi pengenaan tingkat bunga yang ugal-ugalanan, saya kira tidak
perlu dipenuhi," jelas dia pada konferensi pers daring, Kamis (28/10).
Ia menambahkan, khusus untuk para korban pinjol ilegal berkedok koperasi,
mereka dapat melaporkan atau mengadukannya ke kementeriannya supaya bisa
langsung ditindaklanjuti.
"Ini dapat dilaporkan dan kami akan membuka pengaduan terkait praktik-praktik
koperasi pinjol ilegal ini untuk kami tindaklanjuti melakukan penegakan sanksi
yang seadil-adilnya dan setegas-tegasnya," ujarnya.
Kementerian Koperasi dan UKM juga akan berkoordinasi dengan Kementerian
Komunikasi dan Informatika, terkait konfirmasi dan tindak lanjut terhadap
aplikasi-aplikasi yang telah memperoleh tanda daftar Penyelenggara Sistem
Elektronik yang digunakan oleh Koperasi Simpan Pinjam untuk melakukan usaha
pinjaman online illegal.
Hal terpenting adalah, pemberian pemahaman kepada masyarakat terkait kegiatan
usaha pinjaman online (pinjol), Koperasi sebagai badan hukum dapat menjalankan
usaha pinjaman online (pinjol) sebagaimana yang diatur pada POJK No 77 Tahun
2016, tetapi terbatas hanya pada Koperasi jenis Jasa, sehingga Koperasi Simpan
Pinjam tidak dapat melayani pinjaman online (pinjol), tegas Zabadi.
Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya akan berkomitmen untuk terus melakukan
pengawasan terhadap praktik-praktik pinjaman online illegal yang dilakukan
oleh Koperasi, dengan membentuk Tim Pemantau Pinjaman Online, serta
berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.
Sehari sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan
(Menko Polhukam) Mahfud MD juga sempat menganjurkan masyarakat yang terlanjur
menjadi korban pinjaman online (pinjol) ilegal agar tidak membayar utang
mereka.
"Kepada mereka yang terlanjur menjadi korban, jangan membayar, jangan
membayar," kata Mahfud dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Selasa
(19/10).
Mahfud menyatakan hal itu setelah menggelar rapat lintas lembaga bersama
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Otoritas Jasa Keuangan
(OJK), Jampidum Kejaksaan Agung, dan Bareskrim Polri.
Dirinya juga mengimbau korban mendapatkan teror dari pemberi pinjol ilegal
karena merasa tidak terima agar melaporkan hal ini ke kantor polisi terdekat.
Menurutnya, pihak kepolisian akan memberikan perlindungan.
"Kalau karena tidak membayar lalu ada yang tidak terima, diteror, lapor ke
kantor polisi terdekat," ujar Mahfud.
Disampaikan Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi ini, bahwa pinjol ilegal itu
tidak sah, karena tidak memenuhi syarat objektif maupun subjektif sehingga
transaksinya dapat dibatalkan.
"Dari aspek hukum perdata kita bersikap, pinjaman online itu ya ilegal,
namanya juga pinjol ilegal. Tapi bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat
sehingga bisa dinyatakan batal atau dibatalkan," tandasnya.
