Pemerintah Masih Kaji Pengadaan Alokasi Anggaran Untuk Vaksin Covid-19

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengungkapkan, bahwa pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan awal vaksin corona (Covid-19).

Dana tersebut masuk dalam daftar insentif tambahan pada sektor kesehatan yang memiliki anggaran sebesar Rp 23,3 triliun.

Disampaikan oleh Bendahara Negara ini, bahwa anggaran tersebut berasal dari dana penanganan pandemi Covid-19 di sektor kesehatan yang berpotensi tidak terserap dan belum masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Diketahui, dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah menganggarkan Rp 87,55 triliun untuk sektor kesehatan.

Hanya saja, Sri mengakui, pemerintah masih belum menentukan kebutuhan dana pengadaan vaksin secara lebih detail. Sebab, ia belum mengetahui rincian biaya produksinya dan proses teknis yang harus dilalui.

"Angkanya belum tahu. Kita cadangkan berdasarkan estimasi saja," tuturnya dalam konferensi pers secara virtual, Senin (10/8).

Tidak hanya pada tahun ini saja, Sri juga memastikan, anggaran untuk pengadaan vaksin juga disiapkan dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021.

Jumlahnya pun masih belum diketahui.

Ia juga bilang, bahwa pihaknya baru saja melakukan rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengenai pengadaan vaksin corona.

Pemerintah, kata Sri Mulyani, sedang berkoordinasi mengenai lembaga mana saja yang akan menghasilkan vaksin virus corona.

"Jumlah berapa, harga berapa, dan pengadaan berapa, begitupun pengadaannya berapa di tahun 2020 dan 2021," imbuh Sri Mulyani.

Sampai saat ini, Sri menuturkan, pemerintah telah menunjuk PT Bio Farma (Persero) untuk membuat vaksin Covid-19 melalui dua jalur. Selain kerjasama dengan China, juga melalui payung Gates Foundation atau WHO.

"Bio Farma sendiri punya dua jalur, jalur yang bekerja sama dengan China dan dengan Melinda Gates (Gates Foundation). Itu ada dua jenis," jelas Sri Mulyani.

Selain itu, ada beberapa perusahaan swasta, seperti; PT Kalbe Farma (Tbk) yang sudah merintis kerja sama dengan perusahaan China dan beberapa negara lain dalam memproduksi vaksin.

Sri menambahkan, ada juga vaksin Merah Putih yang kini dikembangkan Lembaga Biologi Molekuler, Eijkman.

Sri memastikan, pemerintah akan menyiapkan anggaran untuk berbagai lembaga yang memang membutuhkan dana untuk riset maupun keperluan lain terkait pengadaan vaksin Covid-19.

"Kita dukung terus agar bisa menghasilkan vaksin," ucap mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.

Meski demikian, Sri mengingatkan, proses pengadaan dan distribusi vaksin tidak akan mudah. Kebutuhannya pun akan banyak, mengingat masyarakat Indonesia yang mencapai ratusan juta orang.

Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh Kementerian/Lembaga terkait untuk bersama-sama melakukan koordinasi dalam pengadaan vaksin di dalam negeri.

Kementerian/lembaga yang dimaksud Sri, antara lain, Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Satuan Tugas Penanganan Virus Corona hingga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Sebelumnya, Sekretaris Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Raden Pardede menyebutkan, penemuan vaksin menjadi kunci utama yang menentukan pemulihan ekonomi Indonesia.

Kunci kedua, evaluasi stimulus pemerintah untuk menangani pandemi.

Raden memperkirakan, pertumbuhan ekonomi tahun ini ditargetkan minimal berada pada level nol persen. Ketidakpastian mengenai pandemi Covid-19 yang masih tinggi menjadi penyebab ekonomi sulit berakselerasi lebih cepat.

Target utama pemerintah saat ini adalah mencegah terjadinya resesi dan pertumbuhan negatif.

"Di sepanjang tahun ini, kalau (pertumbuhan ekonomi) kita bisa nol persen atau positif 0,1 persen saja, itu sudah lumayan bagus dibandingkan negara lain," tutur Raden dalam konferensi pers virtual, Rabu (5/8).