Pemerintah Bakal Perpanjang Aturan Pembebasan Pajak Penghasilan UMKM Hingga Akhir Tahun

Foto : istimewa

Pasardana.id - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana memperpanjang aturan pembebasan pajak penghasilan (PPh) bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) hingga Desember 2020. 

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo menyampaikan, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk UMKM sekitar Rp 123 triliun.

Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 2,4 triliun digunakan untuk menanggung pajak penghasilan bagi pelaku UMKM yang biasanya dibayarkan 0,5 persen.

Suryo mengatakan, insentif pembebasan tersebut kemungkinan bisa diperpanjang hingga akhir tahun ini.

"Salah satu cara bagaimana pemerintah mencoba untuk UMKM enggak perlu bayar, nih periode April sampai dengan September, dan kemungkinan juga akan kita perpanjang lagi sampai dengan Desember," ujar Suryo dalam sesi webinar, Senin (13/7/2020).

Hal yang sama disampaikan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Hestu Yoga Saksama.

Menurutnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani akan menerbitkan aturan tersebut pada dua pekan mendatang.

"Sekitar 1-2 minggu keluar PMK (Peraturan Menteri Keuangan) baru," imbuhnya.

Hestu pun berharap, agar para pelaku UMKM dapat segera memanfaatkan stimulus pembebasan pajak tersebut. Sebab, saat ini baru sekitar 201.000 UMKM yang mendaftarkan diri untuk bisa menerimanya.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk UMKM sekitar Rp 123 triliun.

Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 2,4 triliun digunakan untuk menanggung pajak penghasilan bagi pelaku UMKM yang biasanya dibayarkan 0,5 persen.

"Kita berharap, UMKM yang 2,3 juta mohon dimanfaatkan. Kita sudah menjangkau awal Mei ada 2,1 juta yang sudah kita email blast. Kita butuh dukungan sosialisasi," imbuh Hestu.