Permudah Penyebaran Wisatawan, PT TWC Usulkan Bangun Kereta Gantung Candi Prambanan dan Ratu Boko

__Pasardana.id - PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan Ratu Boko (Persero) atau TWC, mengusulkan membangun cable car atau kereta gantung dari Candi Prambanan ke Candi Ratu Boko.

Direktur Utama TWC, Edy Setijono mengatakan, pembangunan cable car akan menarik jumlah wisatawan kedua candi tersebut. Apalagi kedua candi tersebut hanya berjarak 3 km.

Saat ini, kata dia, ada sebanyak 37.000 orang yang mengunjungi Candi Prambanan per hari. Sementara pengunjung Candi Ratu Boko 7.000 orang per hari.

Dengan adanya cable car , pengunjung Candi Prambanan bisa berkunjung ke Candi Ratu Boko dengan mudah. Begitupun sebaliknya.

Tak hanya itu, cable car merupakan alternatif untuk menyebar kunjungan wisatawan. Apalagi, Candi Prambanan merupakan ikon destinasi wisata.

Karena itu, Edhy berpendapat, bahwa kereta gantung dibutuhkan untuk mempermudah akses dari satu titik ke titik lain.

"Prambanan ini sudah ikon. Nah, kita komunikasi keluar kan yang kita 'jual' Prambanan. Adapun Prambanan itu sudah jadi trigger untuk tumbuhnya kawasan. Muncul lah destinasi yang dikelola oleh masyarakat. Kalau dia tidak memanfaatkan market Prambanan, kan sayang," jelasnya, saat rapat kerja komisi VI DPR dengan BUMN Pariwisata di DPR RI, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

"Kalau dibuat cable car bisa membuat distribusi orang yang sudah ke Candi Prambanan tersebar ke wilayah lain kan ," sambungnya.

Edy juga mengatakan, apabila pemerintah mendukung dan merealisasikan usulan ini, investasi yang dibutuhkan untuk membangun cable car ini berkisar 3,5 - 5 juta dollar AS.

Sementara itu, untuk rutenya, Edhy menjabarkan, jika pihaknya sudah melakukan studi teknis untuk pembangunan cable car.

Rute pertama dibangun menyambungkan dari Candi Prambanan hingga ke Candi Ratu Boko dan memiliki panjang 3 kilometer. Rute kedua, cable car dibangun lebih panjang yaitu dari Candi Prambanan melewati Ratu Boko, Tebing Breksi hingga berakhir ke Candi Ijo.

"Kami perlu dukungan dari pemerintah karena memang ini enggak bisa kami lakukan sendiri dan tidak ada dalam wilayah kerja kami. Kami hanya mengusulkan saja, feasibility ekonomi-nya juga belum kami lakukan," tandas Edy.