Pasardana.id - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mendorong Pemerintah
Daerah (Pemda) mendukung terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif
di daerahnya masing-masing. Diyakini, iklim usaha yang baik di daerah dapat
mencegah terjadi inflasi secara nasional.
Tito menjelaskan, usaha mengendalikan inflasi di tingkat nasional, membutuhkan
peran serta pemerintah daerah (pemda).
"Pengendalian inflasi membutuhkan dukungan dan peran serta Pemerintah Daerah.
Maka dalam upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing,
termasuk reformasi birokrasi di daerah, Kementerian Dalam Negeri telah
melakukan berbagai upaya," kata Tito saat menghadiri High Level Marketing
(HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) di Ruang Rapat Utama, Gedung Ali
Wardhana Lantai IV, Jakarta Pusat, Kamis (13/02/2020).
Adapun upaya Kemendagri dalam pengandalian inflasi dengan dukungan dari Pemda
adalah sebagai berikut:
Pertama, menerbitkan Instruksi kepada seluruh Gubernur, Bupati/Walikota untuk
segera membentuk Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan
melakukan koordinasi yang intensif di antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
dalam satu wilayah dan kerjasama dengan OPD lain di wilayah yang berbeda.
Kedua, mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan sinkronisasi dokumen
perencanaan Nasional (RPJMN/RKP) dengan dokumen perencanaan daerah
(RPJMD/RKPD), khususnya yang terkait dengan bidang pangan.
Ketiga, mendorong Pemerintah Daerah untuk menciptakan deregulasi atau Omnibus
Law yang mendukung proses perizinan dan kemudahan berinvestasi, melalui
pendelegasian kewenangan perizinan dari Kepala Daerah kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai dasar
pelaksanaan proses pelayanan perizinan dan non-perizinan, perlu diatur untuk
memaksa kepala daerah dan dinas teknis tidak lagi melakukan proses pelayanan
perizinan dan nonperizinan.
Keempat, melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah melalui upaya percepatan realisasi APBD untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi di daerah dan dalam rangka pengendalian harga.
Kelima, mengimbau Pemerintah Dearah agar lebih cepat dan tanggap untuk
mengatasi masalah infrastruktur distribusi pangan daerah dan segera melakukan
perbaikan yang diperlukan.
Keenam, mendorong pembentukan forum Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi
Daerah (TPID), khususnya bagi daerah yang belum memiliki TPID.
Lebih lanjut Tito mengungkapkan, karateristik inflasi di Indonesia masih
cenderung bergejolak terutama dipengaruhi oleh sisi suplai yang berkenaan
dengan gangguan produksi di daerah, distribusi barang antar daerah/negara dan
kebijakan pemerintah.
Pada tahun 2019, Indonesia mengalami inflasi sebesar 3%, hal ini sebagaimana
hasil pemantauan BPS terhadap 82 kota, yakni tercatat 57 kota mengalami
inflasi dan 25 kota lainnya mengalami deflasi.
Tak sampai di situ, lanjut Mendagri, pengendalian inflasi dibutuhkan kerjasama
seluruh pemangku kepentingan dalam melakukan harmonisasi dan sinkronisasi
kebijakan guna kesejahteraan masyarakat.
"Untuk mencapai inflasi yang rendah, pengendalian inflasi memerlukan kerjasama
dan koordinasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah, karena dengan
harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan maka upaya pengendalian inflasi yang
stabil dapat tercapai, sehingga akan berdampak positif terhadap kesejahteraan
masyarakat, tandas Mendagri.
