Sri Mulyani Sebut Tidak Semua Vaksin Covid-19 Gratis

Pasardana.id - Pemerintah sedang mempersiapkan vaksinasi virus Corona kepada masyarakat.

Nantinya ada golongan warga yang mendapatkan vaksin secara gratis dan ada yang bayar. 

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, pemerintah sedang mengkaji dan mendata siapa saja golongan masyarakat yang berhak mendapatkan vaksinasi gratis dan siapa yang dikenakan biaya.  

"Nanti kita menentukan siapa yang akan di vaksin secara gratis. Karena, kalau masyarakat yang tidak mampu tidak boleh, kemudian mereka tidak bisa mendapatkan. Yang mampu tentunya kita berharap bisa membayar sendiri," kata Sri Mulyani dalam diskusi secara virtual, Senin (19/10/2020).

Lebih lanjut, Sri Mulyani yang juga menjadi Wakil Ketua Komite Penanganan COVID- 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mengatakan, akan berusaha seterbuka mungkin kepada masyarakat mengenai pengadaan dan pendistribusian vaksin Covid-19.

Untuk itu, tegas dia, dibutuhkan penjelasan kepada masyarakat.

"Ini lho vaksin yang akan kita adakan, dari sumber mana saja, biayanya berapa, untuk target grup siapa, dan bagaimana, siapa yang akan membayar, siapa yang kemudian akan digratiskan. Itu semuanya yang akan menjadi fokus dari pemerintah saat ini," bebernya.

Sri Mulyani mengakui, akan ada ketidakpastian mengenai harga vaksin Covid-19. Karena itu, saat ini harga vaksin tersebut masih terus dikaji oleh pemerintah.  

"Nanti ada ketidakpastian harga dan akan secara dinamis, yang penting kita transparan, ini masalah seluruh dunia, dan kita mengomunikasikan ini ke masyarakat secara jelas dan kita melakukan kerja sama internasional," jelasnya.

Bendahara Negara ini juga menyadari, dalam rangka melakukan vaksinasi ini kepada seluruh masyarakat di Indonesia pasti akan menghadapi berbagai kendala.

Mengingat, Indonesia terdiri dari beberapa pulau dari Sabang sampai Merauke.

"Vaksin ini harus disimpan di dalam suhu yang minus celcius, ada yang minus 2 derajat celcius, hingga minus 7 derajat celcius. Untuk Indonesia, berarti tantangan luar biasa dari sisi logistiknya," ujarnya.

Pembahasan di tingkat para menteri pun, jelas dia, sudah secara intensif dibahas secara terus-menerus.

"Bagaimana nanti logistik distribusi dan logistik dari vaksin ini ke seluruh Indonesia, yang tentu tidak mudah dan tidak murah. Ini akan jadi salah satu yang akan jadi tambahan anggaran yang harus disediakan APBN," kata Sri Mulyani melanjutkan.

Kendati demikian, berapa jumlah anggaran yang disiapkan dalam melakukan distribusi vaksin, Sri Mulyani belum bisa merinci secara detail.

Terpenting, lanjut Sri Mulyani, cadangan anggaran APBN untuk vaksinasi telah disiapkan dan akan dilakukan dalam beberapa tahap tahun ke depan.

Yang jelas, kata dia, semua mekanisme pengadaan vaksin telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020.  

Karena sifat anggarannya dimungkinkan fleksibel, menurut Sri Mulyani, dalam penyusunan beleid tersebut, pemerintah melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan pihak-pihak lainnya.