Pasardana.id - Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Thomas
Lembong mengaku diberi tenggat waktu hingga satu bulan ke depan oleh Presiden
Joko Widodo untuk membenahi ekosistem investasi di Indonesia.
Saya sudah dikasih izin Pak Presiden untuk marah-marah. Dalam beberapa minggu
ini saya akan angkat suara mengenai hal-hal yang sebetulnya sangat konyol,
aturan-aturan, syarat-syarat yang sangat memberatkan, kata Tom usai rapat
terbatas tentang ekosistem investasi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu
(11/9/2019).
Tom, sapaan akrab Thomas mengatakan, Presiden Jokowi optimistis Indonesia bisa
meraih peluang besar dari perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan
Tiongkok.
Sebaliknya, Indonesia malah ikut terseret arus ketidakpastian yang ditunjukkan
melalui macetnya foreign direct investment (FDI) dan tak diliriknya
Indonesia oleh pabrik-pabrik yang hengkang dari Tiongkok.
Sebagai tindak lanjutnya, Thomas mengungkapkan pihaknya akan mulai
menginventarisir produk-produk regulasi dan perizinan yang menghambat
pertumbuhan investasi di Indonesia.
Tak hanya itu, dia juga menekankan bahwa hampir semua kementerian/lembaga
memiliki andil dalam memproduksi regulasi dan perizinan yang menghambat
masuknya investasi asing.
Tapi satu keluhan dunia usaha yang cukup memberatkan itu inspeksi-inspeksi
oleh surveyor, jadi yang namanya pre-shipment inspection. Terus inspeksi-
inspeksi oleh PT Sucofindo, PT Surveyor Indonesia, itu terus terang tidak
memberikan nilai tambah tapi hanya merepotkan, jelasnya.
Meski demikian, dirinya enggan mengungkap kementerian/lembaga mana saja yang
paling memberatkan, pun berapa banyak regulasi yang bakal dipangkas.
Tom hanya berharap seluruh kementerian/lembaga mau berkerja sama dengan
dirinya untuk mengefesiensikan perizinan yang tidak perlu.
Satu hal lagi, kebiasaan pungutan liar (pungli) juga harus dihilangkan.
Prosedur inspeksi tersebut, diakuinya justru menambah lapisan biaya bagi
eksportir dan importer. Bahkan, dia mempertanyakan inspeksi semacam itu apakah
benar-benar dilakukan dengan mengecek langsung ke container atau hanya
dilakukan di ruangan.
Mungkin karier kita di birokrasi sebagian didasari pada berkas-berkas tebal-
tebal, bertumpuk. Mari bergeser dari penguasa menjadi pelayan publik. Saya
kira ini timing sangat bagus karena kita sudah menjelang akhir periode
pertama, jelasnya.
Jadi, tegas Tom, pemerintah memiliki tugas untuk melakukan efisiensi terhadap
semua prosedur regulasi dan perizinan.
Menurutnya, tenggat satu bulan yang diberikan Presiden Jokowi sudah tepat
menjelang berakhirnya periode pemerintahan Jokowi yang pertama.
Bentar lagi memulai periode kedua, kalau kita bisa memulai periode kedua
dengan momentum kuat reformasi perizinan, reformasi kebijakan ekonomi. Yang
kemudian bisa membuka pintu investasi baik domestik maupun internasional, dan
arus modal devisa masuk dan lapangan kerja bisa dihasilkan, tandasnya.
