Pemerintah Berlakukan Perpres Soal Aturan Mobil Listrik

Foto : Istimewa

Pasardana.id - Presiden Joko Widodo akhirnya resmi meneken Peraturan Presiden (Perpres) mengenai regulasi kendaraan listrik. Aturan tersebut bakal memudahkan pelaku industri otomotif dalam membangun industri mobil listrik di Tanah Air.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjelaskan dalam tahap awal pengembangan, pemerintah mengizinkan pelaku industri otomotif untuk mengimpor dalam bentuk Completely Built Unit (CBU). Kemudahan itu hanya berlaku selama tiga tahun. 

"Jadi, keringanan untuk impor hanya diberikan kepada pelaku industri yang sudah berkomitmen untuk melakukan investasi kendaraan listrik di Indonesia," ungkap Airlangga  dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, (8/8/2019).

Selain itu, Perpres juga mengatur Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang harus mencapai 35 persen pada 2023. Hal itu memungkinkan upaya ekspor otomotif nasional ke Australia.

Untuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 tahun 2013 yang mengatur sistem fiskal perpajakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Nantinya, pajak kendaraan listrik akan mengacu pada tingkat emisi bukan kapasitas mesin kendaraan. 

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian Harjanto menyebut beberapa produsen otomotif mulai memboyong kendaraan listriknya ke Indonesia. Misalnya, Toyota akan mempromosikan bus listriknya untuk kendaraaan komersial di dalam negeri.

"Salah satu yang akan diboyong pabrikan Jepang tersebut adalah bus listrik," ujarnya.

Menurutnya, uji coba bakal dilakukan di beberapa wilayah, seperti kawasan pariwisata dan beberapa kota besar untuk digunakan sebagai angkutan umum. 

"Yang terpenting, charging station harus disiapkan, di samping insentif lainnya," ungkap Harjanto.

Harjanto menambahkan, pembahasan mengenai proyek mobil listrik Toyota itu pun dibahas lebih lanjut pada Oktober 2019.

"Ini sebagai bagian upaya menjadikan kendaraan listrik populer di Indonesia," imbuh dia.