Pasardana.id - Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik
Rokok Indonesia
(GAPPRI) menanggapi rencana pemerintah
yang akan menaikan tarif cukai hasil tembakau di tahun 2020. Hal ini
sebagaimana tertuang dalam RAPBN 2020, dengan target cukai hasil tembakau
sebesar Rp 179 Triliun.
Melalui Keterangan tertulisnya pada Senin, (19/8/2019), Ketua Perkumpulan
GAPPRI, Henry
Najoan berharap kenaikan cukai
IHT 2020 mengikuti angka inflasi. Ini
mengingat kondisi IHT saat ini yang sedang
terpuruk dengan menurunnya volume secara drastis. Ada penurunan 1-2 % selama 4
tahun terakhir.
"Merujuk hasil riset Henry, pada bulan April 2018, terjadi penurunan volume
industri rokok sebesar 7%," ujarnya.
Henry mengatakan, dampak kenaikan cukai ini akan mendorong peredaran rokok
ilegal yang semakin marak dan sulit dikendalikan.
Di lain sisi, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Bea
Cukai terus memberantas peredaran rokok
ilegal yang merugikan Negara. Karena itu, pemerintah harus lebih getol
melakukan penindakan rokok ilegal, imbuhnya.
Henry menambahkan, keberadaan PMK 156 Tahun 2018 tentang
Tarif
Cukai Hasil Tembakau layak dipertahankan.
Pasalnya, PMK tersebut sudah sangat moderat bagi
IHT.
"Bahwa saat ini sudah ada 10 layer, ini sangat ideal diberlakukan di
Indonesia, mengingat beragamnya jenis industri rokok, ada yang skala kecil,
menengah dan besar," imbuhnya.
Oleh karena itu, GAPPRI berharap
Pemerintah dapat mengkaji kembali rencana penerapan kenaikan cukai yang
berpotensi akan menimbulkan kerugian, baik bagi industri maupun negara
sendiri.
Pemerintah harus menempuh proses yang inklusif dengan lintas kementerian,
pihak industri, dan juga akademis untuk menghindari konsekuensi yang justru
bertentangan dengan tujuan yang dirancang dan bahkan membawa kerugian di
sektor lain, tandasnya
