Gubernur Khofifah : Pabrik Kertas Di Jawa Timur Masuk Lima Besar Di Indonesia

Foto : Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa

Pasardana.id -  Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengatakan persoalan yang kini sedang dihadapi pabrik kertas di daerahnya adalah sampah kertas yang ada plastiknya.

Oleh karena itu, hingga per tanggal 20 Juni lalu, sampah kertas yang diimpor itu akhirnya dikembalikan ke negara asalnya.

"Akhirnya sampah kertas yang diimpor akhirnya di re-ekspor," ujar Khofifah, Senin (15/7/2019).

Akibatnya, rata-rata pabrik kertas di Jawa Timur yang bahan bakunya menggunakan sampah kertas impor tersebut, bahan bakunya semakin menipis. Salah satunya pabrik kertas di Ngoro, Mojokerto.

"Termasuk pabrik ini, ternyata bahan bakunya sekitar bertahan sampai 10 hari kedepan," paparnya.

Khofifah mengatakan, pabrik kertas di Jawa Timur masuk dalam lima besar di Indonesia. Sementara untuk ekspor industri kertas dari Jawa Timur, menyumbang 23 persen industri kertas nasional.

"Industri kertas di Jawa Timur, sebagian besar menggunakan waste paper (limbah kertas, red)," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang diterima Khofifah, sekurangnya ada 305 kontainer sampah kertas impor yang tertahan di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dan ini, lanjut Khofifah, juga berpotensi dikembalikan ke negara asal.

"Ini akan menjadi PR kami untuk mengkoordinasikan dengan Kementerian KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan Kementerian Perindustrian," katanya.

Khofifah menegaskan, jika pihaknya dan seluruh masyarakat Jatim, menolak impor sampah plastik. Tetapi kemudian impor sampah kertas yang menjadi bahan baku pabrik kertas itu menjadi tertahan, lantaran bercampur dengan plastik, maka pihaknya segera mencari solusi.

"Supaya industri kertas di Indonesia lebih khusus industri kertas di Jawa Timur yang menggunakan bahan baku kertas bekas itu tidak berhenti beroperasi," tegasnya.

Khofifah menjelaskan, bahan baku kertas lainnya adalah Pulp (serat kayu). Bila menggunakan pulp, lanjut Khofifah, berarti penebangan kayu di hutan itu akan masif. Tetapi, apabila menggunakan kertas bekas, baik Permendag maupun konvensi basil itu sesuatu yang diseyogyakan.

"Tetapi problem pada saat itu adalah ikutan plastiknya. Oleh karena itu ikutan sampah plastik ini harus dipisahkan dari kepentingan kita untuk bisa membangun industri kertas kita supaya tetap bisa berlangsung dan kompetibel di antara negara-negara lain yang juga melakukan masifikasi dari industri kertas yang ada," tandasnya.