Pasardana.id - Kementerian Keuangan
(Kemenkeu) telah menambah utang baru
sebesar Rp317 triliun. Realisasi utang yang masuk dalam target APBN 2019 itu
digunakan untuk menutupi defisit anggaran tahun ini yang diprediksi melebar.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, kenaikan pembiayaan utang dibarengi
dengan peningkatan anggaran kesehatan, pendidikan, infrastruktur, termasuk
belanja pemerintah melalui transfer ke daerah dan dana desa.
Menkeu menyebut, penambahan utang baru itu lebih tinggi 3,7 persen
dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp306,4 triliun. Meski naik,
dia menjamin utang akan dikelola secara hati-hati.
Meski mengalami kenaikan, rasio utang Indonesia tetap terkendali di kisaran 30
persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Posisi utang rasio 30 persen dari PDB. Akan terus dijaga terhadap PDB. Jika
lihat Jepang sampai 200 persen PDB dan Malaysia sekalipun rasio utang di atas
50 persen PDB dari ekonominya," kata Ani sapaannya dalam Rapat Kerja bersama
Komisi XI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, (4/11/2019).
Ani pun mengklaim pertumbuhan pembiayaan utang sejak 2018 negatif dengan rasio
yang relatif rendah. Begitu pula dengan pembayaran bunga utang. Angkanya turun
dari 16 persen menjadi 6,6 persen di 2019.
"Pembayaran bunga utang mencapai 16 persen pada 2018 atau turun menjadi 6,6
persen di 2019. Hal tersebut seiring penurunan pembiayaan utang dan perbaikan
imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN)," ungkap dia.
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, Kemenkeu akan terus
mencari instrumen utang dengan bunga dan risiko yang rendah. Hal ini penting
agar utang yang dimiliki pemerintah tidak mengganggu kondisi APBN.
"Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah memperbesar surat berharga negara
(SBN)," ucapnya.
