Gandeng Bank Jatim, SMF Siapkan Rp2 Triliun Program KPR FLPP Skema Baru

Pasardana.id - Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jawa Timur (Jatim) kini bisa tersenyum lega. Harapan mereka untuk bisa mengakses kredit pembiayaan perumahan bisa diwujudkan dengan mudah.

Bank Jatim secara resmi mulai menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan skema baru 75% : 25%.

Skema baru yang mengacu pada Surat Keputusan Menteri PUPR No.463/2018 dan mulai diberlakukan 20 Agustus 2018 ini, memberi kemudahan bagi perbankan dalam menyalurkan program FLPP bagi MBR. Yaitu, dengan komposisi 75%  dari nilai kredit akan dibiayai oleh Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) Kemen PUPR, sementara sisanya yang 25% ditanggung oleh pihak perbankan.

Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF Heliantopo mengatakan, pihak perbankan tidak perlu khawatir dengan ketersediaan likuiditas mereka, karena SMF telah menyediakan dana khusus yang bisa digunakan oleh mereka jika ingin menyalurkan program  FLPP bagi MBR ini.

“Ini meringankan Bank Pembangunan Daerah (BPD) seperti Bank Jatim. Mereka bisa dikatakan tidak mengeluarkan likuiditas untuk melaksanakan program KPR FLPP ini, karena yang 75% ditanggung oleh BLU PPDPP Kemen PUPR, sedangkan yang 25% kami yang akan menanggung. Bank otomatis tidak mengeluarkan modal sendiri. Mereka hanya tinggal memasarkan saja,” kata Heliantopo, Rabu (3/10/2018).

Sebelumnya, menurut Heliantopo, SMF telah melakukan penandatanganan kerjasama bipartit antara SMF-Bank Jatim dan SMF-Bank Jatim Syariah (UUS), dalam rangka Penyaluran Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk porsi pendanaan bank sebesar 25%, dalam program KPR-FLPP.

“Program KPR FLPP ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 463/KPTS/M/2018 Tentang Proporsi Pendanaan Pembiayaan/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera,” ujar Heliantopo.

SMF menyediakan dana hingga Rp2 triliun untuk keperluan program ini di seluruh Indonesia. Kerjasama dengan Bank Jatim ini menurut Heliantopo merupakan kerjasama pertama yang dilakukan di Jawa Timur, pasca dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri PUPR No.463/2018.

Tahun ini SMF menargetkan penyaluran dana hingga Rp10 triliun kepada perbankan di seluruh Indonesia. Dari target tersebut, hingga semester I tahun ini sudah terserap sekitar 50%. Sementara di tahun 2017 lalu, penyerapan dana SMF baru mampu mencapai realisasi Rp 7,39 triliun.

Langkah Bank Jatim sebagai BPD yang menyalurkan KPR FLPP menjadi angin segar bagi MBR. Kepastian penyaluran kredit KPR FLPP Bank Jatim ini terjadi setelah mereka meneken nota kesepahaman (MoU) dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, Jumat (28/9/2018) kemarin, disela Rapat Koordinasi Peningkatan Peran Pemerintah Daerah dalam Penyaluran KPR Bersubsidi oleh BPD, di Hotel Majapahit Surabaya.

Direktur Bank Jatim Soeroso menuturkan, para MBR harus bisa dibantu untuk mengakses pembiayaan KPR FLPP. Kebutuhan rumah merupakan hak setiap warga. Makanya, akses yang diberikan harus bisa memudahkan mereka.

“Potensi KPR di Jatim sangat bagus. Banyak peluang yang bisa dijalankan untuk ketersediaan KPR bagi masyarakat. Targetnya adalah penyaluran KPR-FLPP untuk menunjang Program Sejuta Rumah,” ujar Soeroso.

Bank Jatim sendiri memasang target mampu menyalurkan hingga 1.200 rumah sampai akhir 2018 ini. Dan hingga bulan September 2018, pihaknya sudah merealisasikan sebanyak 800 unit rumah.  Jumlah itu diharapkan bisa bertambah di tahun depan. Dengan berbagai kemudahan yang diberikan, pihaknya optimis dengan laju KPR yang akan dilakukan Bank Jatim.

Sementara itu, di tempat yang sama Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti menyatakan, Program Satu Juta Rumah yang digulirkan Pemerintah adalah program yang harus didukung bersama, termasuk institusi seperti SMF dan BPD.

“Dari 34 BPD yang tercatat di Kemen PUPR telah melakukan kerjasama, realisasi pembangunan rumah untuk MBR per 4 September 2018 baru tercapai 7.047 unit. Ini masih jauh dari kebutuhan masyarakat,” ujar Lana.

Pernyataan Lana Winayanti ini dikuatkan Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Didik Sunardi, yang menuturkan bahwa langkah BPD untuk menyalurkan KPR bersubsidi ini menjadi peluang masyarakat memiliki rumah akan semakin besar.

“Sampai saat ini setidaknya ada 10.000 pengembang perumahan yang tercatat di Kementerian PUPR. Kalau ribuan pengembang  itu membangun rumah MBR, maka backlog di berbagai daerah bisa ditekan,” ungkap Didik.