Bappenas : Satu Kebijakan Pemerintah Tidak Akan Menyelesaikan Persoalan Ketimpangan Diberbagai Daerah

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Ketimpangan menjadi tantangan terberat yang kini dihadapi Indonesia. Hal ini juga sekaligus menjadi ancaman terbesar bagi stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi yang sudah dicapai.

Meski demikian, Pemerintah juga tidak bisa menyelesaikan semua persoalan ketimpangan di berbagai daerah dengan satu kebijakan saja.

Demikian dikatakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Soemantri Brodjonegoro, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (25/7/2017).

“Mengatasi tantangan berat tersebut, bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Pemerintah juga tidak bisa menyelesaikan semua persoalan ketimpangan di berbagai daerah dengan satu kebijakan saja," ujar Bambang.

Dijelaskan, memerangi ketimpangan dan kemiskinan akan menjadi sangat strategis, karena pada periode tahun 2025-2030, Indonesia akan mendapat bonus demografi, yaitu peluang yang dinikmati suatu negara karena besarnya proporsi penduduk produktif (rentang usia 15-64 tahun).

Dengan komposisi penduduk berdasarkan usia, gambarannya seperti itu, apabila kapasitas ekonomi negara itu sudah dipersiapkan, maka bonus demografi akan menjadi bonus untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

“Sebaliknya, jika tidak diantisipasi, akan menjadi beban ekonomi, dan akan menimbulkan banyak masalah sosial," tegas Bambang.

Sebagai upaya memerangi ketimpangan tersebut, Bappenas bekerja-sama dengan Knowledge Sector Initiative, sebuah lembaga kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Australia, akan menyelenggarakan Indonesia Development Forum pertama pada 9-10 Agustus 2017 dengan tema 'Memerangi Ketimpangan untuk Pertumbuhan yang Lebih Baik'.

Untuk melibatkan semua stakeholder pembangunan, Bappenas sejak dua bulan lalu membuka Call for Papers.

Hasilnya, Bappenas menerima tidak kurang dari 555 makalah, di mana 44 terbaik yang menawarkan pemikiran-pemikiran inovatif dalam menangani persoalan ketimpangan di Indonesia akan dipresentasikan dalam Indonesia Development Forum pertama 2017 yang akan datang. Makalah yang akan dipresentasikan tersebut membahas 11 sub-tema terkait ketimpangan.

“Misi dari forum ini adalah membangun perekonomian Indonesia yang tumbuh lebih kuat, lebih berkelanjutan, dan lebih inklusif melalui tiga pilar: Inspire, Imagine, Innovate. Tanpa kebijakan inklusif yang kuat, ketimpangan akan semakin parah, risikonya adalah akan makin banyak penduduk Indonesia yang hidup dalam zona kemiskinan," tandas Bambang.?