Upaya Pengentasan Kemiskinan Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah yang Paling Menantang

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Upaya pengentasan kemiskinan nampaknya menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang paling menantang saat ini.

Pasalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada bulan Maret 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen), atau bertambah sebesar 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 27,76 juta orang (10,70 persen).

Laporan BPS juga menyebutkan, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2016 sebesar 7,73 persen, turun menjadi 7,72 persen pada Maret 2017.

Sementara, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2016 sebesar 13,96 persen, turun menjadi 13,93 persen pada Maret 2017.

Namun, selama periode September 2016 - Maret 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 188,19 ribu orang (dari 10,49 juta orang pada September 2016 menjadi 10,67 juta orang pada Maret 2017).

Sementara, di daerah perdesaan turun sebanyak 181,29 ribu orang (dari 17,28 juta orang pada September 2016 menjadi 17,10 juta orang pada Maret 2017).

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengakui bahwa, semakin lama tingkat kemiskinan akan semakin susah diturunkan, apalagi untuk membawa persentase penduduk miskin ke angka di bawah 10 persen.

“Memang makin lama masih susah mengentaskan yang 10 persen, karena orang miskin tidak sebanyak dulu. Turun ke bawah 10 persen tidak mudah," kata Darmin di Jakarta, Senin (17/7) kemarin.

Menurut dia, upaya yang sebaiknya dilakukan pemerintah adalah dengan mendorong implementasi kebijakan pemerataan.

Adapun rancangan program pemerataan kesejahteraan, lanjut dia, baru mulai dijalankan sedikit, sehingga belum mampu memberikan dampak signifikan mengurangi tingkat kemiskinan.

Selain itu, kata Darmin, utang pemerintah juga dirasa belum berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan karena masih difokuskan untuk pembangunan infrastruktur.

“Utang pemerintah banyak yang arahnya ke infrastruktur. Kalau baru pinjaman dibuat tapi belum ada pembangunannya ya tidak akan menurunkan (kemiskinan). Pada waktu pembangunan berjalan, pengaruhnya bagus karena orang yang bekerja di pembangunan umumnya menengah ke bawah," terang Darmin.

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto menilai, untuk menurunkan persentase penduduk miskin di Indonesia di bawah 10 persen, membutuhkan upaya yang besar.

“Harus diakui, selama beberapa tahun terakhir penurunan kemiskinan itu lambat karena kita sudah mendekati 10 persen. Untuk menarik ke bawah 10 persen perlu usaha lebih besar lagi. Kita harus konsentrasi sesuai dengan karakteristik kemiskinan itu sendiri. Itu penting," ujar Suhariyanto.

Adapun upaya pengurangan tingkat kemiskinan sendiri, kata dia, harus difokuskan di wilayah pedesaan, di mana masih banyak penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

“Di pedesaan, misalnya. 51 persen penduduk miskinnya bekerja di sektor pertanian. Kita sejahterakan petani dan perbaiki upah buruh taninya. Perluasan KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan KIS (Kartu Indonesia Sehat) menjadi penting, supaya mereka punya modal bergerak ke depan lebih maju lagi," jelasnya.

Ditambahkan, dalam menurunkan tingkat kemiskinan, kuncinya adalah dengan menurunkan ketimpangan kesempatan penduduk itu sendiri.

Pertama, ia menekankan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Kedua, meningkatkan pembangunan infrastruktur, supaya mudah membawa barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Ketiga, social inclusion. Penduduk miskin harus mendapatkan akses ke pendidikan, kesehatan, dan lainnnya.

“Tidak ada gunanya ekonomi tinggi ketika itu tidak bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat," tandasnya.