Pasardana.id - Sebelum akhir tahun 2017 ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
akan menerbitkan peraturan OJK (POJK) tentang Perusahaan Induk Konglomerasi
Keuangan (PIKK) yang mewajibkan Konglomerasi Keuangan (KK) memiliki perusahaan
induk atau holding company dan membuat definisi baru tentang konglomerasi
keuangan.
"Aturan tentang pembentukan PIKK dan perubahan definisi KK ini adalah untuk
melengkapi dan memperkuat kebijakan pengawasan terintegrasi terhadap
konglomerasi keuangan," kata Deputi Komisioner Pengawasan Terintegrasi OJK
Agus E. Siregar di Kantor Pusat OJK, Jakarta, Senin (13/6/2017).
Dijelaskan, aturan tentang pembentukan PIKK didasari oleh masukan dari
industri dan juga berdasarkan hasil penelitian terhadap praktik yang berlaku
di beberapa negara lain.
Beberapa negara seperti Malaysia, Korea, dan Singapura, telah menerapkan
aturan tentang PIKK atau financial holding company tersebut. Dengan adanya
holding company khusus untuk sektor jasa keuangan, maka seluruh aktivitas KK
dapat dikonsolidasikan dan dikendalikan oleh PIKK.
"Fungsi entitas utama yang selama ini dapat dijalankan oleh salah satu lembaga
jasa keuangan dalam konglomerasi keuangan, nantinya akan dilaksanakan oleh
PIKK," jelas Agus.
Lebih lanjut diungkapkan, dalam rancangan POJK tentang PIKK, yang wajib
membentuk PIKK adalah pemegang saham pengendali atau pemegang saham pengendali
terakhir. Penerapan ketentuan tersebut mungkin akan mengakibatkan perubahan
struktur kepemilikan, terutama apabila terdapat lembaga jasa keuangan yang
tidak dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh entitas yang
ditunjuk sebagai PIKK.
Adapun PIKK dapat berupa salah satu lembaga jasa keuangan dalam konglomerasi
keuangan, atau dapat pula berupa entitas non lembaga jasa keuangan, baik yang
sudah ada maupun yang baru dibentuk.
"Dengan adanya PIKK sebagai perusahaan induk, diharapkan akan memudahkan
pemegang saham pengendali atau pemegang saham pengendali terakhir dalam
memantau perkembangan bisnis jasa keuangan yang dimiliki. Di sisi lain, akan
memudahkan OJK, selaku regulator, untuk melakukan pengawasan terhadap
konglomerasi keuangan," kata Agus.
Pada RPOJK tersebut, lanjut Agus, suatu grup lembaga jasa keuangan baru
dinyatakan sebagai suatu konglomerasi keuangan apabila terdapat lembaga jasa
keuangan setidaknya dua sektor yaitu bank, perusahaan asuransi dan reasuransi,
perusahaan efek, dan atau perusahaan pembiayaan, dan konglomerasi keuangan
tersebut memiliki total aset minimal Rp2 triliun.
Saat ini terdapat 48 konglomerasi keuangan dengan total aset per posisi 31
Desember 2016 mencapai Rp5.915 triliun atau 67,52 persen dari total aset
keseluruhan sektor jasa keuangan.
