Pasardana.id – Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menutup sekitar 240 Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang terus mengalami kerugian.
Di acara Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6), Prabowo mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mereformasi tata kelola BUMN yang dinilai tidak produktif dan jumlahnya terlalu banyak.
"Waktu saya jadi Presiden, baru saya tahu. Jumlahnya seribu lebih. Sekarang kita sudah tutup kurang lebih 240. Tidak ada yang untung, rugi terus," ucapnya.
Presiden bilang, keberadaan BUMN yang tidak produktif justru membebani keuangan negara.
Sebab, negara tetap harus membayar gaji para direksi dan komisaris yang jumlahnya besar.
Dia menyebut seorang direksi atau komisaris dapat menerima gaji hingga Rp50 juta per bulan atau lebih.
Tak hanya itu, sejumlah direksi dan komisaris tetap menerima remunerasi meskipun perusahaan terus mengalami kerugian.
Karena itu, dia mengatakan, langkah penataan BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan anggaran negara dalam jumlah yang sangat signifikan.
"Sudah kita tutup, kita menghemat triliunan. Hanya dari nutup perusahaan-perusahaan yang tidak benar," tegas Prabowo.
