See More

24 Juni 2026, 01:29

24 Juni 2026, 00:32

24 Juni 2026, 00:06

23 Juni 2026, 20:14

23 Juni 2026, 16:33

23 Juni 2026, 16:15
Presiden Prabowo|gaji guru|kebocoran anggaran|aparatur sipil negara (ASN)|under invoicing |Nahdhatul Ulama
Oleh: Ronal

Foto : YT Setpres
Pasardana.id – Presiden Prabowo Subianto mengakui negara sudah sejak lama alami banyak kebocoran anggaran.
Bahkan yang paling menyedihkan, negara sudah tidak lagi memiliki dana untuk memperbaiki gaji guru. Itulah mengapa gaji pegawai negeri dan guru di Indonesia hingga saat ini tidak juga membaik.
Hal tersebut diungkap Presiden Prabowo saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU, di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6).
"Saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat, harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang? Iya kan? Karena uangnya enggak ada, diambil terus," ujar Presiden Prabowo.
Bahkan dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menyebut jumlah total kebocoran anggaran yang dialami Indonesia mencapai USD 150 miliar atau Rp2.500 triliun per tahun.
Pendiri utama sekaligus Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menegaskan pemerintahannya sedang melalukan perbaikan untuk mencegah dan memberantas kebocoran anggaran yang merugikan rakyat.
"Begitu banyak uang kita menguap, hilang. Dan ini pemerintahan yang saya pimpin, saya bertekad untuk berbuat yang terbaik untuk menghentikan kebocoran-kebocoran ini," ujanya lagi.
Prabowo pun menyoroti praktik laporan palsu (under invoicing) nilai ekspor sebagai salah satu penyebab kebocoran kekayaan negara.
Prabowo menyebut para pengusaha itu berbohong dengan meyebut menjual 500 ton, padahal 1.000 ton.
"Artinya apa? Artinya negara rugi. Setelah kita hitung, ini angka kembali lagi dari PBB, kita telah rugi USD 908 miliar selama 34 tahun atau Rp15.000 triliun, Rp15.000 triliun!" tegas Prabowo.