Menko Darmin : Kebijakan Ekonomi Berkeadilan Sebagai Solusi Ketimpangan Sosial

Pasardana.id - Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, meluncurkan program komprehensif Kebijakan Ekonomi Berkeadilan yang merupakan implementasi nyata dari sila ketiga dan kelima Pancasila.

Kebijakan Ekonomi Berkeadilan ini mencakup tiga area pokok yaitu kebijakan berbasis lahan, kebijakan berbasis kesempatan serta kebijakan berbasis peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution memastikan program komprehensif untuk mengatasi ketimpangan yang diluncurkan oleh Presiden tersebut, akan bermanfaat guna mencegah terjadinya konflik sosial.

"Kebijakan ini bersifat affirmative action untuk mencegah terjadinya reaksi negatif terhadap pasar, terhadap sistem demokrasi, sekaligus mencegah terjadinya friksi akibat konflik sosial di masyarakat," kata Darmin dalam keterangannya di Jakarta, kemarin.

Ia juga menegaskan, kebijakan ini tidak berbasis ras maupun etnis tertentu namun untuk meningkatkan permodalan masyarakat golongan ekonomi lemah agar mendapat kesempatan meningkatkan kapasitas serta memperbaiki kualitas hidup.

Lebih lanjut dijelaskan, kebijakan berbasis lahan meliputi reformasi agraria, pertanian, perkebunan, masyarakat miskin kota, nelayan dan budidaya rumput laut.

Adapun kebijakan berbasis kesempatan meliputi sistem pajak berkeadilan, manufaktur dan ICT, ritel dan pasar, pembiayaan dan anggaran pemerintah.

Sedangkan, kebijakan berbasis peningkatan kualitas SDM meliputi pendidikan vokasi, kewirausahaan dan pasar tenaga kerja.

"Kita harus menyadari bahwa senjata yang paling ampuh dalam menghadapi ketimpangan sosial adalah peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan," tandasnya.