Pemerintah Lakukan Prefunding Senilai US$ 4 Miliar

Pasardana.id - Pemerintah kembali melakukan prefunding atau penarikan utang lebih awal atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

Dalam siaran pers yang dilansir dari laman Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kemenkeu, Selasa (5/12/2017), disebutkan bahwa nilainya mencapai US$ 4 miliar atau Rp 54 triliun (kurs Rp 13.500/US$).

Penerbitan surat utang negara (SUN) dalam denominasi dollar AS tersebut, terbagi atas tiga seri. Seri RI0123 sebesar US$ 1,0 miliar untuk tenor 5 tahun dengan yield 3%, seri RI0128 sebesar US$ 1,25 miliar untuk tenor 10 tahun dengan yield 3,5%.

Selanjutnya seri RI0148 sebesar US$ 1,75 miliar untuk tenor 30 tahun dengan yield 4,35%. 

Menurut Maximilianus Nico Demus, Head of Research Division PT Indo Mitra Sekuritas, Pemerintah Indonesia mulai menawarkan obligasi SEC Registered Bond pada 3 tahap, yang bertujuan untuk mendiversifikasi surat utangnya dengan memasukkan investor ritel dari Amerika.

Hal ini merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, dan tentu dengan melihat aliran dana asing yang masih masuk kedalam negara-negara Emerging Market, membuat hal ini disambut baik.

Ditambahkan, permintaan terhadap surat utang Indonesia memang sangat besar. Kurang lebih sudah dua pekan, asing telah masuk pasar obligasi sebesar 0.4%. Tidak banyak, namun cukup mempengaruhi pergerakan pasar obligasi.

"Melihat total transaksi dan frekuensi beberapa hari ini, memang belum cukup ramai karena beberapa pelaku pasar dan investor masih menanti data inflasi yang keluar kemarin, cadangan devisa, dan khususnya kepastian kenaikkan tingkat suku bunga Amerika,"  jelas Nico kepada Pasardana.id, di Jakarta, Selasa (05/12/2017).

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memastikan kecukupan dana kas negara untuk kebutuhan belanja di awal tahun.

Menurutnya, penarikan utang sebesar US$ 4 miliar tersebut telah mempertimbangkan kondisi realisasi penerimaan dan belanja negara 2017.

Di samping itu, juga melihat perkembangan lelang proyek yang dilaksanakan Kementerian Lembaga (KL).

Pemerintah juga memiliki pengeluaran rutin di awal tahun seperti, pembayaran gaji untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan transfer ke daerah, subsidi serta pembayaran utang. Sementara penerimaan pajak di awal tahun masih rendah.

"Jadi keseluruhan kas 2018 Januari itu sudah kita hitung, sudah kita tahu dan kita estimasi jumlah penerimaan pada Januari yang biasa terjadi, dengan itu maka kita lihat gap-nya, prefunding US$ 4 miliar itu sudah lebih dari cukup," paparnya.