Anggaran 4 Menko Dengan Total Rp 1,5 Triliun Disetujui Banggar DPR

Pasardana.id - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui anggaran empat Menteri Koordinator (Menko) dengan total Rp 1,5 triliun melalui rapat kerja yang berlangsung sekitar 2 jam.

Keempat Menko tersebut adalah Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menko Bidang Polhukam Wiranto, dan Menko Bidang Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Berikut ini perinciannya;

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengajukan pagu anggaran kementerian yang dipimpinnya pada RAPBN 2017 sebesar Rp381,5 miliar atau menurun 3 persen atau Rp11,9 miliar dibandingkan anggaran di 2016.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mengajukan pagu anggaran di RAPBN 2017 sebesar Rp281,1 miliar atau tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya. Menteri Koordinator Polhukam Wiranto mengatakan, usulan pagu anggaran di RAPBN 2017 tersebut masih didominasi besar untuk belanja pegawai operasial. Tidak hanya itu, Wiranto juga meminta tambahan anggaran sebesar Rp3,5 miliar.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengusulkan, pagu anggaran di RAPBN 2017 untuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebesar Rp350,53 miliar.

Luhut menyebutkan, sebagian besar pagu anggaran yang diusulkan untuk belanja barang. Sebab, kata Luhut, sampai saat ini Kemenko Kemaritiman belum memiliki gedung sendiri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp210 miliar dari anggaran yang diusulkan atau pagunya sebesar Rp350 miliar. Dengan begitu, total pagu yang diusulkan Rp560,9 miliar.

Darmin menyebutkan, tambahan anggaran Kemenko Perekonomian lebih ditujukan untuk tunjangan para PNS-nya. Apalagi, Presiden Jokowi telah memberikan tugas baru kepada Kemenko Perekonomian sebagai satgas percepatan.

Meski disetujui, beberapa anggota dewan memberikan catatan terhadap para Menko sesuai dengan program kerja masing-masing.

Di antaranya adalah anggota Banggar, Johny F Plate yang menyoroti soal pariwisata yang menjadi kewenangan Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan.