Anggaran Kementerian Pertahanan-TNI Sebesar Rp104 Triliun - Rp107 triliun Ditolak Komisi I DPR

foto : istimewa

Pasardana.id ââÅ¡¬“ Pengajuan anggaran Kementerian Pertahanan-TNI untuk tahun anggaran 2017 sebesar Rp104 triliun - Rp107 triliun, ditolak Komisi I DPR karena pagunya jauh di bawah seperti yang dijanjikan pemerintah.

"Janji pemerintah mengusahakan (anggaran Kemhan-TNI) 1,5 persen dari PDB, karena itu pagu yang diajukan. Jangan jauh dari yang dijanjikan, sehingga ketika pengajuannya kami tolak dahulu," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais, di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (21/6/2016).

Menurut Hanafi, pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp104 triliun hingga Rp107 triliun, padahal kalau 1,5 persen dari PDB, anggarannya sekitar Rp180-200 triliun.

ââÅ¡¬ÃƒÆ’…Kalau anggarannya 1,5 persen dari PDB maka diperuntukkan bagi koordinasi, alutsista, kesejahteraan TNI, perumahan dan fungsi-fungsi lainnya,ââÅ¡¬ jelasnya.

ââÅ¡¬ÃƒÆ’…40 persen untuk belanja rutin, 20 persen lebih sedikit untuk belanja barang dan sisanya belanja modal," sambungnya.

Ditambahkan, dari penjelasan pemerintah mengapa tidak bisa memenuhi 1,5 persen dari PDB, karena alasan ekonomi.

Meskipun demikian, menurut dia, anggaran TNI tidak bisa diperlakukan sama dengan kementerian/lembaga lain karena TNI merupakan tulang punggung negara dalam menjaga kedaulatan negara.

"Karena itu, dalam penganggarannya ada termin khusus dari sisi politik anggaran terutama dari pihak Kemenkeu dan Bappenas," tandasnya. (Sumber : Antara)