Pasardana.id Pengajuan anggaran Kementerian Pertahanan-TNI untuk tahun
anggaran 2017 sebesar Rp104 triliun - Rp107 triliun, ditolak Komisi I DPR
karena pagunya jauh di bawah seperti yang dijanjikan pemerintah.
"Janji pemerintah mengusahakan (anggaran Kemhan-TNI) 1,5 persen dari PDB,
karena itu pagu yang diajukan. Jangan jauh dari yang dijanjikan, sehingga
ketika pengajuannya kami tolak dahulu," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi
Rais, di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (21/6/2016).
Menurut Hanafi, pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp104 triliun hingga Rp107
triliun, padahal kalau 1,5 persen dari PDB, anggarannya sekitar Rp180-200
triliun.
Kalau anggarannya 1,5 persen dari PDB maka diperuntukkan bagi koordinasi,
alutsista, kesejahteraan TNI, perumahan dan fungsi-fungsi lainnya, jelasnya.
40 persen untuk belanja rutin, 20 persen lebih sedikit untuk belanja barang
dan sisanya belanja modal," sambungnya.
Ditambahkan, dari penjelasan pemerintah mengapa tidak bisa memenuhi 1,5 persen
dari PDB, karena alasan ekonomi.
Meskipun demikian, menurut dia, anggaran TNI tidak bisa diperlakukan sama
dengan kementerian/lembaga lain karena TNI merupakan tulang punggung negara
dalam menjaga kedaulatan negara.
"Karena itu, dalam penganggarannya ada termin khusus dari sisi politik
anggaran terutama dari pihak Kemenkeu dan Bappenas," tandasnya. (Sumber :
Antara)
