Bank Dunia Beri Pinjaman US$216,5 Juta kepada Pemerintah untuk Perbaikan Infrastruktur

Pasardana.id - Bank Dunia (World Bank) menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Indonesia sebesar US$216,5 juta, untuk mendukung proyek baru pemerintah Indonesia dengan tujuan memperbaiki infrastruktur pemukiman kumuh yang diharapkan akan memberi manfaat kepada lebih dari 9,7 juta masyarakat miskin perkotaan di Indonesia.

Adapun proyek baru yang dimaksud adalah Program Nasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), yang merupakan sebuah platform kerjasama nasional yang dibiayai berbagai sumber, termasuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sektor swasta, masyarakat, juga bank pembangunan multilateral.

Program ini juga didukung oleh Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) lewat pendanaan tambahan sebesar US$216,5 juta, yang merupakan skema pembiayaan bersama pertama antara AIIB dan Bank Dunia.

Pemerintah Indonesia menyediakan sebagian besar pendanaan sebesar US$1,3 miliar dan program lima tahun ini juga didukung secara paralel melalui pembiayaan oleh Bank Pembangunan Islam (IsDB).

Pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) juga telah memberikan dukungan teknis kepada program ini melalui skema terpisah.

Program Pemerintah KOTAKU akan dijalankan di 154 kota (termasuk ibukota Jakarta), untuk menyediakan sumber air yang lebih baik, sanitasi, jalan, drainase dan limbah padat. Program ini juga mencakup pencegahan terbentuknya daerah kumuh memalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan komunitas terkait masalah lahan.

"Penanggulangan keterbatasan infrastruktur dan pelayanan dasar sangat penting untuk mengentaskan kemiskinan, meredam ketimpangan dan meningkatkan kemakmuran. Proyek peremajaan kawasan kumuh akan memperbaiki taraf hidup jutaan rakyat miskin Indonesia dan mendukung Indonesia mencapai potensinya untuk pertumbuhan yang lebih tinggi," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/7/2016).

Data Bank Dunia menyebutkan, sekitar 29 juta penduduk Indonesia hidup di pemukiman kumuh dengan pelayanan dasar yang terbatas dan 11 juta dari mereka tak punya akses ke sanitasi dan 9 juta tidak punya akses yang memadai untuk mendapatkan air bersih.

Masyarakat miskin perkotaan membayar air lebih mahal yakni 10 atau 30 kali lipat dibandingkan rumah tangga mampu yang mendapatkan sumber air dari PAM.