Pasardana.id - Dalam rapat kerja Komisi XI DPR bersama Pemerintah,
Panitia Kerja (Panja) pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan
pajak atau tax amnesty, akhirnya memutuskan besaran tarif yang akan diterapkan
kepada para wajib pajak nantinya.
Ketua Panja tax amnesty, Soepriyatno mengatakan, penerapan tax amnesty yang
disepakati dalam pembahasan tingkat Panja yakni diundangkan hingga 31 Maret
2017. Artinya ada perpanjangan dari usulan semula yang hanya diterapkan hingga
akhir tahun ini.
Adapun bagi pemilik dana yang mendeklarasikan asetnya maka tarifnya yakni
empat persen untuk satu bulan pertama setelah diundangkan hingga bulan ketiga,
tiga persen untuk bulan keempat hingga 31 Desember 2016, 10 persen untuk 1
Januari 2017 hingga 31 Maret 2017.
Sementara untuk pemilik dana yang juga mengikuti repatriasi maka akan
dikenakan tarif dua persen pada satu bulan pertama setelah diundangkan hingga
bulan ketiga, tiga persen bulan keempat hingga 31 Desember 2016, dan lima
persen yang mendaftar pada 1 Januari 2017 hingga 31 Maret 2017.
Untuk membedakan antara pengusaha kelas kakap dan pengusaha tingkat menengah
dan kecil, dirumuskan pula tarif tebusan untuk golongan UMKM.
Bagi UMKM yang mengungkapkan asetnya dari Rp4,8 miliar hingga Rp10 miliar maka
akan dikenakan tarif sebesar 0,5 persen. Sementara untuk aset yang di atas
Rp10 miliar dikenakan tarif dua persen.
"Untuk UMKM masa penerapannya yakni dari UU berlaku sampai dengan 31 Maret
2017," jelas Soepriyatno.
Rencananya, RUU tax amnesty akan dibawa ke pembahasan tingkat II atau Sidang
Paripurna DPR, Selasa (28/6/2016) besok. Jika disetujui, artinya aturan
pelaksanaan kebijakan tax amnesty mulai diundangkan besok.
