Pasardana.id - Kalangan konglomerat diperkirakan tidak akan melakukan
pengembalian aset ke Indonesia, terkait kebijakan UU Tax Amnesty, yang saat
ini sedang di godok di Parlemen.
Menurut Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, nantinya para konglomerat hanya
melaporkan jumlah kekayaannya di dalam dan luar negeri melalui fasilitas
deklarasi yang disiapkan.
"Kalau untuk potensi memang besar, tapi saya pikir konglomerat-konglomerat
hanya akan melakukan declare. Apalagi, bagi mereka yang punya dana di bank
offshore ," ujarnya, di Tangerang, Sabtu (28/5/2016) lalu.
Menyikapi kondisi tersebut, menurutnya, Pemerintah perlu bersiap untuk mencari
sumber pendanaan lainnya apabila upaya repatriasi tidak berjalan mulus. Dengan
begitu, pembangunan infrastruktur nantinya masih tetap dapat dilakukan.
"Makanya saya agak pesimis. Memang butuh instrumen. Tapi apakah mereka akan
tertarik," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pihaknya tengah
mempersiapkan manajemen inventasi untuk menampung dana repatriasi dari "tax
amnesty" atau pengampunan pajak.
Dia menjelaskan pada tahap awal dana repatriasi tersebut masuk melalui bank.
Sementara itu, terkait dengan bank-bank milik pemerintah yang akan ditunjuk
untuk bekerja sama dengan manajamen investasi, Bambang mengatakan mereka pasti
akan ikut serta.
Adapun potensi penerimaan negara jika Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak
atau "Tax Amnesty" diterapkan, diestimasi sebesar Rp180 triliun.
Potensi penerimaan tersebut dihitung berdasarkan asumsi rata-rata tarif
tebusan sebesar 4 persen untuk deklarasi di luar negeri dan 2 persen di dalam
negeri.
"Empat persen kali target kita sekitar katakan Rp3.500-4.000 triliun deklarasi
saja luar negeri udah dapat Rp160 triliun ditambah dua persen kali repatriasi
dan deklarasi dalam negeri kita anggap kita targetkan Rp1.000 triliun itu
sudah dapat Rp20 triliun. Jadi ada sekitar Rp180 triliun," kata Bambang.
Kendati berpotensi menambah penerimaan pajak sebesar Rp180 triliun, lanjut
Bambang, pihaknya akan lebih konservatif dalam menentukan target dari "tax
amnesty" tersebut dalam penerimaan pajak pada APBNP 2016.
