Jepang Diminta Bangun Kereta Sedang Jakarta-Surabaya

Pasardana.id - Pemerintah telah memilih Jepang untuk membangun kereta sedang rute Jakarta-Surabaya. Proposal ini telah diajukan kepada Jepang.

"Ini bukan penawaran Jepang," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Jakarta, belum lama ini.

Kereta tersebut akan menggunakan jalur timur-barat dengan kecepatan 150 kilometer (km) per jam selama lima jam. Sebelumnya, kecepatan ini hanya 100 km per jam selama sembilan jam.

Pembangunan kereta sedang Jakarta-Surabaya masih dimintakan persetujuan dari Jepang. Pembangunan ini diharapkan mulai 2017.

"Pembangunan ini lebih dulu selesai dibandingkan pembangunan Jakarta-Bandung oleh China," ucapnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan membahas pembangunan ini dengan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe di sela-sela Konferensi tingkat tinggi (KTT) tujuh negara maju yang tergabung dalam G7 di Jepang.

Tantangan dihadapi dalam jalur kereta ini berupa seribu perlintasan tanpa palang pintu. Kejadian ini berakibat kereta tidak dapat berjalan cepat.

"Itu harus ada underpass atau jembatan di bawah atau di atas jalur kereta," jelasnya.

Sementara itu pembangunan pelabuhan internasional Patimban di Subang, Jawa Barat (Jabar) juga akan difinalisasi Indonesia dengan Jepang. Pelabuhan ini berkapasitas 7,5 juta TEU (Twenty Foot Equivalent Unit), dengan investasi sekitar Rp40 triliun.

"Perdana Menteri Abe sepakat bekerjasama dengan Indonesia membangun Pelabuhan Patimban," ucap Jokowi.

Rencana pembangunan pelabuhan Patimban akan menggantikan rencana awal Cilamaya sebagai pelabuhan internasional pertama Jabar. Pelabuhan ini akan mempersingkat jalur distribusi dan lalu lintas barang dan jasa di Cikarang dan Karawang.

"Tidak perlu lagi terlalu jauh untuk sampai ke Jakarta (Pelabuhan Tanjung Priok), Semarang (Tanjung Emas), atau Surabaya (Tanjung Perak)," tuturnya.

Patimban dipilih sebagai pelabuhan internasional, karena tidak ada areal persawahan seperti di Cilamaya sebagai lumbung beras nasional. Patimban juga bukan wilayah konservasi hutan lindung.

Sebelumnya, pembangunan Cimalaya sudah disetujui Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dengan skema pembiayaan antar pemerintah. Pembangunan ini direncanakan akan mulai 2017 dan beroperasi pada 2019.