NPL Komersial Perbankan Masih Tinggi

foto : istimewa

Pasardana.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan, non performing loan/NPL (rasio kredit bermasalah) perbankan turun menjadi 3,1% pada September 2016 dari 3,2% pada Agustus 2016.

ââÅ¡¬ÃƒÆ’…Risiko kredit sudah menyusut,ââÅ¡¬ kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman Darmansyah Hadad di Jakarta, kemarin.

Namun, NPL komersial sebesar 4% dialami empat bank, yakni; Bank Mandiri sebesar 6,34%, Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar 6,52%, Bank Tabungan Negara (BTN) sebesar 13,16%, dan CIMB Niaga sebesar 7,4% lebih. Hal ini disumbang industri manufaktur, industri komoditas dan tambang.

Sektor pertambangan dipengaruhi oleh harga komoditas dan permintaan ekspor. Hal ini berdampak kepada industri turunannya antara lain, sektor transportasi seperti usaha penyewaan kendaraan untuk mengangkut hasil pertambangan.

Peningkatan NPL diiringi dengan peningkatan pencadangan oleh perbankan. Angka ini dihitung dengan menjaga coverage ratio.

Pada saat yang bersamaan, penyaluran kredit juga meningkat di hampir semua sektor terutama ritel, kecuali, sektor komoditas tidak mengalami perubahan sejak tahun lalu.

ââÅ¡¬ÃƒÆ’…Penyaluran kredit diprediksi sebesar 6% - 7% sampai akhir tahun ini,ââÅ¡¬ ujarnya.

Namun, pencapaian ini belum sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang dianggap masih mengkhawatirkan industri jasa keuangan.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 5,02% pada kuartal III 2016 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada waktu itu dicapai pertumbuhan sebesar 5,19%.

ââÅ¡¬ÃƒÆ’…Industri jasa keuangan diminta mengambil peran aktif dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi,ââÅ¡¬ tuturnya.

Selain itu, industri jasa keuangan diharapkan memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan. Langkah ini telah dijadikan pedoman dari suatu pilar dalam masterplan sektor jasa keuangan Indonesia 2015-2019.

Peran lain yang perlu dilakukan industri jasa keuangan sebagai fasilitator antara pemilik proyek dan pemilik dana. Karena, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak mencukupi pembiayaan pembangunan.

ââÅ¡¬ÃƒÆ’…Kita mempertemukan investor dan menawarkan produk berbasis proyek," jelasnya.