BI Dukung E-Retribusi Dari BTN

Pasardana.id - Bank Indonesia (BI) mendorong Gerakan Transaksi Non Tunai (GNNT). Langkah ini bisa dilakukan melalui pembayaran restribusi secara elektronik oleh masyarakat kepada pemerintah seperti pasar.

"Gerakan nasional non-tunai merupakan salah satu tugas pokok bank sentral dalam kebijakan sistem pembayaran," jelas Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara, baru-baru ini di Jakarta.

Dijelaskan, BI sebagai bank sentral mempunyai tugas pokok di bidang sistem pembayaran dan perencanaan cetak uang. Bank sentral juga mengedarkan uang ke masyarakat, menarik uang lusuh, dan memusnahkan uang lusuh tersebut.

"BI juga menjaga kualitas dan fisik uang dan penukaran mata uang asing," ucapnya.

Adapun program GNNT saat ini sedang dijadikan pilot project oleh Bank Tabungan Negara (BTN) di Surakarta, Jawa Tengah berupa elektronik retribusi (e-retribusi). Transaksi dan pembayaran retribusi diharapkam semakin mudah.

"Program e-Retribusi pasar merupakan implementasi dari dukungan terhadap program pemerintah dalam gerakan non-tunai termasuk perbankan digital," kata Maryono, Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk.

Menurutnya, melalui program ini, Perbankan juga dapat dikenal para pedagang secara dekat dan diharapkan dengan program e-retribusi, mereka bisa menyimpan uang dan mendapatkan kredit dari perbankan untuk usahanya.

Adapun Pemerintah Daerah (pemda) juga memperoleh manfaat berupa penggunaan sumber daya manusia (SDM) secara efisien. Jadi, pengawai ini bisa dialihkan mengerjakan lainnya.

"E-retribusi akan disinergikan dengan pemerintah daerah," ucapnya.

Asal tahu saja, sebagian Pemda sudah menerapkan uang elektronik seperti Jakarta dengan One Jakarta, Juara Banding, Smart Card Makassar, dan Sumut Electronic Payment dan Purchase (SEPP) Sumatera Utara

Jika pilot project e-retribusi sukses di Surakarta, maka itu akan dilanjutkan ke kota-kota lain Indonesia. Dengan implementasi ini pendapatan daerah dapat dikelola secara bertanggung-jawab.

Sementara itu, sejumlah tantangan dihadapi BI dalam penerapan GNNT seperti masyarakat yang masih lebih percaya uang tunai dibandingkan uang nontunai. Pasalnya, infrastruktur penunjang ini masih terbatas, model bisnis yang berkelanjutan, dan koordinasi antara pebisnis dan regulator belum maksimal.

"Penggunaan non-tunai masih didominasi di Pulau Jawa, antara lain; Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur," tandas Mirza.