Pasardana.id - Malaysian Association of Tax Accountants (MATA) berkolaborasi dengan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyelenggarakan 17th Annual Asia-Pacific Tax Forum (APTF) 2026 pada 27-28 Juli 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia.
APTF merupakan forum akademik dan kebijakan strategis di bidang perpajakan yang mempertemukan pembuat kebijakan, otoritas perpajakan, akademisi, praktisi, dan pelaku usaha dari kawasan Asia-Pasifik.
Pada penyelenggaraan ke-17, MATA dan INDEF secara khusus mengangkat perkembangan geopolitik serta implikasinya terhadap perekonomian dan kebijakan fiskal kawasan.
Pendiri dan Ekonom Senior INDEF, Prof. Didik J. Rachbini, menekankan pentingnya kerja sama dan jejaring antarpemangku kepentingan di kawasan.
Pertukaran informasi serta kolaborasi akademik dan kebijakan diperlukan agar negara-negara Asia-Pasifik dapat memahami persoalan bersama dan merumuskan mekanisme penyelesaian yang lebih konkret.
"Ketika kebijakan tarif, proteksionisme, dan fragmentasi perdagangan menciptakan ketidakpastian baru, koordinasi regional bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis," ujar Didik dalam sambutan APTF 2026, seperti dilansir dari siaran pers, Senin (27/7/2026).
Didik menambahkan, bahwa kebijakan pajak tidak dapat lagi dipandang hanya sebagai instrumen penghimpun penerimaan negara.
Pajak juga menjadi bagian penting dari strategi untuk memperkuat daya saing, mendorong investasi produktif, menjaga keadilan, dan membiayai pembangunan berkelanjutan.
Forum tersebut dihadiri sekitar 150 delegasi dari 22 negara Asia-Pasifik serta US, Jerman, New Zeland.
Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat kerja sama regional, pertukaran informasi, dan kolaborasi kebijakan dalam merespons perubahan ekonomi global yang berlangsung cepat dan semakin sulit diprediksi.
Tema geopolitik menjadi semakin relevan di tengah fragmentasi ekonomi, perang berkepanjangan di Ukraina dan Timur Tengah, serta kecenderungan negara-negara maju menerapkan kebijakan yang lebih proteksionis.
Perkembangan tersebut meningkatkan ketidakpastian perdagangan internasional, investasi, rantai pasok, harga energi, dan ruang fiskal negara-negara di kawasan.
Sebagai salah satu kawasan ekonomi paling dinamis di dunia, Asia-Pasifik memiliki arus barang, jasa, investasi, dan perdagangan lintas batas yang sangat aktif.
Karena itu, dampak persoalan geopolitik yang terjadi di luar kawasan tetap dapat dirasakan langsung maupun tidak langsung oleh dunia usaha, pemerintah, parlemen, akademisi, dan masyarakat sipil di Asia-Pasifik.
Dalam keynote speech, Sekretaris Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Malaysia, YBhg. Tan Sri Johan Mahmood Merican, membahas tantangan pembangunan ekonomi dan perdagangan internasional serta kaitannya dengan tata kelola dan kelembagaan kebijakan fiskal di Asia-Pasifik.
Ia turut menyoroti pentingnya keadilan ekonomi dan pemberdayaan umat melalui penguatan keterkaitan antara perpajakan dan instrumen filantropi Islam, seperti zakat, infak, dan sedekah, dalam kerangka pembangunan Malaysia Madani.
INDEF memandang negara-negara Asia-Pasifik, termasuk Indonesia dan Malaysia, menghadapi sedikitnya tiga tantangan utama.
Pertama, penerapan Global Minimum Tax melalui kerangka Pillar Two menuntut negara-negara untuk meninjau kembali desain insentif fiskalnya.
Daya tarik investasi ke depan tidak dapat hanya bergantung pada tarif pajak rendah, tetapi perlu ditopang oleh kualitas infrastruktur, kepastian kebijakan, tenaga kerja terampil, transfer teknologi, dan kekuatan rantai pasok domestik.
Tanpa perbaikan fundamental ekonomi, pemberian insentif pajak berisiko mengurangi penerimaan negara tanpa menghasilkan tambahan investasi, produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja yang sebanding.
Kedua, pertumbuhan ekonomi digital menimbulkan tantangan baru dalam penentuan basis pajak, hak pemajakan, pertukaran data, dan perlakuan yang setara antara pelaku usaha digital dan konvensional.
Menurut INDEF, modernisasi administrasi perpajakan tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan kemampuan pemerintah menghimpun penerimaan.
Digitalisasi juga perlu menurunkan biaya kepatuhan serta memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha.
Ketiga, instrumen perpajakan semakin dibutuhkan untuk mendukung transisi menuju ekonomi hijau.
Pajak karbon, cukai, dan insentif fiskal hijau dapat mendorong efisiensi energi, investasi rendah karbon, dan inovasi teknologi.
Namun, penerapannya harus mempertimbangkan kesiapan industri dan dampaknya terhadap kelompok berpendapatan rendah.
"Transisi hijau harus menjadi transisi yang adil. Kebijakan fiskal jangan sampai menciptakan beban ekonomi baru atau memperlebar ketimpangan," kata Didik.
