Prabowo Akui Persoalan Ekonomi Sosial Masih Jadi Pekerjaan Besar Pemerintah‎

Pasardana.id - Presiden Prabowo Subianto menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada Senin (20/7).

Dalam sidang yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kepala Negara mengakui berbagai persoalan ekonomi dan sosial di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah.

Masih rendahnya gaji guru, terbatasnya lapangan kerja, hingga masih tingginya angka kemiskinan ekstrem menjadi tantangan utama yang harus segera diselesaikannya.

Menurut Presiden, pemerintah memahami berbagai keluhan masyarakat dan menjadikan persoalan tersebut sebagai mandat yang harus dituntaskan.

"Kita paham bahwa gaji guru-guru kita kurang, kita paham lapangan kerja kita kurang, kita paham masih banyak kemiskinan ekstrem. Kita paham ini semua masalah kita, kita mengerti. Justru ini yang kita dipilih, diberi mandat untuk diselesaikan," ujar Presiden.

Selain itu, dirinya juga mengaku terkejut melihat berbagai ketimpangan ekonomi di tengah masyarakat yang terjadi di berbagai daerah.

Menurut Prabowo, skala persoalan yang dihadapi jauh lebih besar dibandingkan perkiraan pemerintah sebelum menjabat.

"Saya sendiri sebagai Presiden, bersama Wakil Presiden, tidak menduga sesungguhnya betapa beberapa masalah itu sangat di luar perkiraan kita," katanya.

Prabowo melihat salah satu penyebab utama ketimpangan adalah masih besarnya aliran kekayaan nasional yang keluar negeri akibat berbagai praktik perdagangan yang tidak sehat.

Ia pun menyoroti dugaan praktik under invoicing, pemalsuan laporan perdagangan, transfer pricing, hingga penyelundupan yang dinilai telah menggerus penerimaan negara dalam jumlah sangat besar.

Menurutnya, distorsi tersebut menyebabkan potensi kekayaan Indonesia tidak sepenuhnya dinikmati masyarakat dan menghambat upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Terjadi suatu distorsi terhadap ekonomi kita, telah terjadi mengalir keluar kekayaan kita secara signifikan, ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktik-praktik under invoicing, pemalsuan laporan, transfer pricing, dan penyelundupan. Hal-hal yang sesungguhnya tidak masuk akal dan tidak adil bagi bangsa kita," tandasnya.