Pasardana.id - PT Bank Tabungan Negara Tbk (IDX: BBTN) terus memperkuat perannya dalam ekosistem perumahan nasional melalui akselerasi penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) dari sisi pasokan (supply) maupun permintaan (demand).
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi transformasi Beyond Mortgage BTN untuk menghadirkan ekosistem pembiayaan perumahan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Hasilnya, BTN mencatat pencairan (booked) KPP nasional mencapai sekitar Rp2,97 triliun hingga 18 Mei 2026.
Bila dirinci, KPP Supply sebesar Rp1,98 triliun dan KPP Demand sebesar Rp987 miliar.
Sehingga BBTN telah mencapai sekitar 33 persen dari kuota KPP Supply 2026 sebesar Rp6 triliun dan 25 persen dari kuota KPP Demand 2026 sebesar Rp4 triliun.
Direktur Utama BBTN, Nixon L.P. Napitupulu mengatakan, keseimbangan antara sisi pasokan dan permintaan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem perumahan nasional.
“Kami di BTN menyadari bahwa penyediaan hunian layak bagi masyarakat tidak dapat diselesaikan hanya dari satu sisi. KPP Supply hadir untuk memperkuat kapasitas pengembang dalam membangun proyek perumahan, sementara KPP Demand memastikan masyarakat memiliki akses pembiayaan yang terjangkau untuk memiliki rumah guna mendukung usaha. Dengan menyinergikan kedua aspek tersebut, BTN ingin memastikan ekosistem perumahan nasional dapat tumbuh lebih sehat, berkelanjutan, dan memberikan dampak ekonomi yang luas,” ujar Nixon dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/5/2026).
Sebagai bagian dari akselerasi penyaluran KPP, BTN juga aktif menggelar akad massal KPP di berbagai daerah.
Pada 3 Mei 2026 di Surabaya, BTN memfasilitasi proses closing bagi 245 debitur KPP dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp305,26 miliar.
Dari jumlah tersebut, sisi supply terdiri atas 66 pengembang senilai Rp171 miliar, enam kontraktor sebesar Rp30 miliar, serta 10 toko bangunan sebesar Rp50 miliar.
Sementara dari sisi demand, tercatat sebanyak 163 debitur dengan nilai pembiayaan mencapai Rp53 miliar.
Sebelumnya, BTN menggelar akad massal KPP dengan penyaluran pembiayaan KPP Supply sebesar Rp162,6 miliar untuk 100 debitur, serta KPP Demand sebesar Rp4,6 miliar pada 7 Mei 2026 di Lampung.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya BTN untuk mempercepat penyerapan pembiayaan sekaligus memperkuat keterhubungan antara sisi pengembang dan konsumen di daerah.
Pada sisi pasokan secara nasional, KPP Supply BTN mencatatkan pencairan sebesar Rp1,98 triliun dengan dukungan 178 debitur skala UMKM maupun wilayah.
Wilayah Jawa Barat menjadi salah satu kontributor terbesar dalam penyaluran tersebut, disusul wilayah Sulampua yang meliputi Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Kinerja tersebut mencerminkan komitmen BTN dalam mendukung percepatan pembangunan perumahan secara lebih merata di berbagai daerah.
Sementara itu, dari sisi permintaan masyarakat, KPP Demand BTN berhasil menjangkau 781 debitur secara nasional dengan nilai pencairan mencapai Rp987 miliar.
Wilayah Jabanus menjadi wilayah dengan penyaluran terbesar, menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan rumah yang terjangkau.
Nixon menambahkan, bahwa integrasi antara KPP Supply dan KPP Demand menjadi salah satu strategi penting BTN untuk memperkuat penyerapan pembiayaan perumahan di lapangan.
“Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang terjangkau harus diimbangi dengan kesiapan pasokan dari pengembang. Karena itu BTN terus melakukan penyelarasan agar proyek-proyek yang didukung melalui KPP Supply dapat terhubung langsung dengan basis konsumen KPP Demand kami. Dengan integrasi tersebut, proses penyaluran pembiayaan perumahan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” ujar Nixon.
BTN juga terus memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan melalui berbagai inisiatif digital dan pengembangan ekosistem, di antaranya melalui platform Bale Properti serta penguatan kapabilitas mitra pengembang lewat program BTN Housingpreneur.
Melalui berbagai langkah tersebut, BTN optimistis dapat menjaga pertumbuhan penyaluran KPP hingga akhir tahun sekaligus mendukung target pembiayaan perumahan nasional dan memperluas inklusi finansial bagi masyarakat Indonesia.
