Pasardana.id - Kontribusi industri aset kripto terhadap penerimaan negara
terus menunjukkan tren positif.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak DJP, pajak transaksi kripto
mencapai Rp1,96 triliun sepanjang 2022 hingga Februari 2026 yang berasal dari
PPh 22 sebesar Rp1,09 triliun dan PPN dalam negeri sebesar Rp875,31 miliar,
serta menjadi bagian dari total pajak ekonomi digital sebesar Rp48,11 triliun.
Sejalan dengan data tersebut, di periode yang sama, INDODAX selaku market
leader mencatatkan setoran pajak sebesar Rp907,11 miliar yang berasal dari
PPh 22 sebesar Rp520,16 miliar dan PPN sebesar Rp386,95 miliar.
Angka ini menunjukkan bahwa INDODAX berkontribusi sekitar 46,3% dari total
penerimaan pajak kripto nasional, mencerminkan peran aktifnya dalam mendukung
kepatuhan serta pertumbuhan industri.
CEO INDODAX, William Sutanto, menyampaikan bahwa capaian tersebut menunjukkan
industri kripto tidak hanya berkembang dari sisi investasi, tetapi juga
berkontribusi aktif terhadap penerimaan negara melalui pemenuhan kewajiban
perpajakan.
Kontribusi pajak mencerminkan komitmen kami dalam menjalankan kewajiban
sebagai pelaku industri kripto yang patuh terhadap regulasi. Kami melihat
kepatuhan sebagai fondasi penting bagi keberlanjutan ekosistem kripto di
Indonesia, seiring dengan meningkatnya adopsi masyarakat sera integrasi
industri aset digital ke dalam sistem ekonomi nasional yang lebih formal, ujar
William, dalam keterangan tertulis, Kamis (09/4).
Sejak diberlakukannya pajak kripto pada Mei 2022, penerimaan pajak kripto
nasional terus menunjukkan peningkatan, dari Rp246,54 miliar di 2022, Rp220,89
miliar pada 2023, Rp620,38 miliar pada 2024, Rp796,73 miliar di 2025, dan
mencapai Rp84,7 miliar pada awal 2026.
Di sisi lain, total penerimaan pajak ekonomi digital masih didominasi oleh
sektor Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp37,40 triliun,
diikuti oleh fintech peer-to-peer lending sebesar Rp4,64 triliun dan Sistem
Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) sebesar Rp4,11 triliun.
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kontribusi kripto masih relatif lebih
kecil, namun pertumbuhannya termasuk progresif sejak diberlakukan pada 2022.
Ke depan, pemerintah juga menegaskan akan terus memperkuat pengawasan,
memperluas basis perpajakan, serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha melalui
optimalisasi regulasi dan pemanfaatan teknologi informasi.
Langkah ini diyakini akan memperkuat fondasi industri kripto sekaligus
mendorong kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
Menutup pernyataannya, William menekankan pentingnya kolaborasi dan edukasi
dalam membangun industri kripto nasional yang berkelanjutan.
Kami melihat bahwa pertumbuhan jumlah konsumen sebagai sinyal bahwa pemahaman
masyarakat terhadap aset kripto semakin matang. Kolaborasi dengan berbagai
pemangku kepentingan dan edukasi menjadi kunci agar investor tidak hanya
memahami peluang dan potensi keuntungan, tetapi juga kewajiban yang melekat,
termasuk pajak, jelasnya.
Ditambahkan, melalui berbagai inisiatif, INDODAX mendukung upaya regulator
dalam mendorong ekosistem aset digital yang transparan, aman, dan
berkelanjutan agar selaras dengan kerangka peraturan yang berlaku, serta
memperkuat edukasi agar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan
negara.
