Pasardana.id - BPJS Kesehatan resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU)
dengan empat kementerian dan lembaga pada Selasa, (07/4) kemarin.
Empat kementerian dan lembaga ini meliputi Kementerian Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi, Badan Perencanaan dan Pengembangan
Kementerian Ketenagakerjaan RI, serta Badan Gizi Nasional.
Kolaborasi strategis ini bertujuan untuk memperkuat layanan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) hingga ke tingkat pedesaan.
Kerja sama ini juga difokuskan untuk mengintegrasikan data, memperluas cakupan
peserta, serta meningkatkan kepatuhan secara berkelanjutan.
Kolaborasi yang kita lakukan ini mempertemukan BPJS Kesehatan dengan berbagai
institusi penting yang memiliki peran besar dalam pembangunan nasional, mulai
dari penguatan desa dan daerah tertinggal, penguatan sektor koperasi sebagai
tulang punggung ekonomi kerakyatan, pembangunan ekosistem ketenagakerjaan
hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pemenuhan gizi
nasional," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito.
Ditegaskan Pujo, sinergi ini dirancang untuk menjawab tantangan utama JKN ke
depan yang tidak lagi sebatas perluasan cakupan, tetapi juga menjaga keaktifan
dan kualitas perlindungan peserta.
Sejalan dengan fokus tersebut, masing-masing kementerian/lembaga menghadirkan
peran strategis sesuai dengan mandatnya untuk memperkuat ekosistem JKN secara
menyeluruh.
Selaras dengan Program Quick Wins 100 Hari Kerja Pertama Direksi BPJS
Kesehatan 2026-2031, yaitu memastikan peserta JKN mendapat respons yang cepat
dan solutif, apabila mengalami kendala saat mengakses pelayanan di lapangan
hingga mempercepat dampak program di masyarakat.
"Jika dirangkum, keseluruhan kerja sama ini membentuk satu orkestrasi besar
penguatan JKN dari hulu sampai hilir, mulai dari penguatan basis data,
perluasan cakupan kepesertaan, peningkatan keaktifan peserta, hingga integrasi
program pembangunan kesehatan nasional," tegas Pujo.
Kata dia, BPJS Kesehatan bukan hanya berperan sebagai penyelenggara jaminan
kesehatan, tetapi juga sebagai strategic orchestrator yang menghubungkan
berbagai kebijakan sektoral agar terintegrasi dalam satu sistem perlindungan
kesehatan nasional yang kuat, adaptif, dan berkelanjutan.
Melalui sinergi data, interoperabilitas sistem, penguatan literasi program,
serta kolaborasi kebijakan, ia ingin memastikan setiap agenda pembangunan
nasional memiliki fondasi perlindungan kesehatan yang kokoh.
"Melalui kerja sama ini, kami optimistis dapat memperkuat fondasi JKN secara
menyeluruh. Kolaborasi ini diharapkan menjadi kunci dalam memastikan JKN tetap
adaptif dan berkelanjutan sebagai pilar utama perlindungan sosial di
Indonesia," tukas Pujo.
