Pasardana.id - PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek
Indonesia (P3IEI / Indonesia SIPF) meluncurkan Consultation Paper yang
mengusulkan penguatan lembaga pelindungan investor ke tingkat undang-undang
untuk peningkatan kepastian hukum perlindungan terhadap hilangnya aset
investor di pasar modal.
Sejak pertama kali didirikan, sebagai jaring pengaman keuangan di pasar modal
nasional, perlindungan investor yang dimandatkan kepada Indonesia SIPF masih
kurang dianggap yang diutamakan.
Kerangka hukum lembaga pelindungan investor di pasar modal kita saat ini masih
di tingkat peraturan sektoral OJK sehingga ada kekosongan hukum di tingkat
undang-undang yang menimbulkan tantangan kelembagaan.
Dalam praktik global, hal ini merujuk pada IOSCO Principles and Objectives of
Securities Regulation, di mana perlindungan investor membutuhkan penegakan
hukum yang kuat di tingkat undangundang.
Melalui Consultation Paper ini, akan diperjelas dengan tegas posisi dan peran
Indonesia SIPF sebagai lembaga pelindungan investor yang independen dan
menyeluruh dalam struktur kelembagaan pasar modal nasional.
Jadi dalam kerangka kelembagaan struktur pasar modal kita sekarang ini lembaga
pelindungan investor itu belum ada di Undang-Undang Pasar Modal maupun
perubahan terakhir di dalam UUP2SK. Pasar modal kita tumbuh pesat. Sudah tidak
sama dengan situasi dulu. Apalagi kita mau ada peningkatan free float dari
7,5% ke 15%. Itu kan artinya kita mau ajak makin banyak investor ritel masuk
berinvestasi di pasar modal. Tapi produk pasar modal yang kita lindungi masih
terbatas. Sekarang saja, dari 20 juta investor yang tersebar di berbagai
produk pasar modal, belum semuanya bisa kita lindungi asetnya. Regulasi harus
dirancang berbasis pada kebutuhan nyata ini yang coba kita lakukan dengan
Consultation Paper, beber Gusrinaldi Akhyar, Direktur Utama Indonesia SIPF
dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4).
Adapun dokumen Consultation Paper tersebut telah dipublikasikan di situs
indonesiasipf.co.id yang dapat diakses melalui link berikut:
https://indonesiasipf.co.id/id/consultation-paper.
Kami mengajak para pemangku kepentingan di pasar modal dan publik untuk
menyampaikan tanggapan secara tertulis melalui e-form berikut:
https://bit.ly/tanggapanconsultationpaper atau email yang ditujukan kepada
Sekretaris Perusahaan, Perlindungan Pemodal, dan Hukum dengan alamat:
legal@indonesiasipf.co.id. Periode penyampaian tanggapan publik akan dibuka
selama 30 hari sejak tanggal publikasi dokumen Consultation Paper tersebut,
tandas Gusrinaldi Akhyar.
