Pasardana.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan dua roadmap
strategis, yaitu Roadmap Pengembangan Pasar Derivatif Berlandaskan Instrumen
Pasar Modal 2026 2030 dan Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan Indonesia 2026
2030, sebagai langkah untuk memperkuat pendalaman pasar keuangan, meningkatkan
pelindungan investor, serta mendorong pendanaan dan investasi berkelanjutan
dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Penerbitan kedua roadmap ini menegaskan komitmen OJK dalam membangun sektor
jasa keuangan yang inklusif, efisien, dan berdaya saing, sekaligus mendukung
pencapaian target pembangunan nasional, termasuk target net zero emission
Indonesia pada tahun 2060 atau lebih cepat, serta amanat Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Penguatan Pasar Derivatif untuk Mewujudkan Pasar yang Likuid dan Kredibel
Melalui Roadmap Pengembangan Pasar Derivatif Berlandaskan Instrumen Pasar
Modal 2026 2030, OJK menetapkan arah pengembangan pasar derivatif yang likuid,
efisien, kredibel, dan berintegritas, serta mampu berperan sebagai instrumen
penting dalam manajemen risiko dan pendalaman pasar keuangan.
Adapun roadmap ini disusun berdasarkan empat pilar utama, yaitu:
-Pilar I: Penguatan Pelindungan Investor, meliputi pengembangan kerangka klasifikasi investor ritel dan profesional yang terintegrasi dengan single investor identification, harmonisasi standar know your customer, pembatasan leverage bagi investor ritel, penerapan negative balance protection , penguatan pemisahan aset nasabah, serta pengembangan dana pelindungan investor.
-Pilar II: Harmonisasi dan Pengawasan Intermediari, diarahkan pada penyelarasan perizinan, standar tata kelola, dan persyaratan permodalan bagi seluruh intermediari dalam kerangka OJK, disertai penguatan manajemen risiko, kewajiban pelaporan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui sertifikasi derivatif dan pengembangan profesional berkelanjutan.
-Pilar III: Pengembangan Pasar, dalam rangka memperluas variasi produk derivatif dan meningkatkan partisipasi pasar, khususnya dari investor institusi, melalui pengembangan kontrak derivatif baru, baik yang diperdagangkan di bursa maupun over-the-counter yang terstandardisasi, serta penguatan likuiditas pasar melalui kerangka liquidity provider dan fasilitasi partisipasi lintas pasar.
-Pilar IV: Efisiensi Infrastruktur, untuk mendorong penguatan struktur bursa dan lembaga kliring agar lebih efisien dan diakui secara internasional, termasuk melalui implementasi standar IOSCO/PFMI, penguatan kapasitas menuju Qualifying CCP, serta pengembangan kerangka pengelolaan agunan lintas aset yang terintegrasi sesuai standar internasional.
Seluruh pilar tersebut diimplementasikan dengan dukungan enabler, antara lain
koordinasi lintas pemangku kepentingan, penguatan pengaturan dan perizinan,
peningkatan pengawasan dan pelaporan, serta sosialisasi dan edukasi yang
dilaksanakan secara bertahap dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
Pengembangan Pasar Modal Berkelanjutan untuk Pembangunan Ekonomi Rendah
Karbon
Sementara itu, melalui Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan Indonesia 2026 2030,
OJK memperkuat peran pasar modal sebagai motor penggerak pendanaan dan
investasi berkelanjutan berbasis prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola
(Environmental, Social, and Governance/ESG).
Roadmap ini disusun berdasarkan empat pilar utama, yaitu:
-Pilar I: Memperkuat fondasi pasar modal berkelanjutan, melalui perumusan dasar kebijakan dan regulasi pasar modal berkelanjutan.
-Pilar II: Menumbuhkan aktivitas pasar modal berkelanjutan, dengan upaya percepatan pertumbuhan dan diversifikasi produk dan aktivitas pasar modal berkelanjutan.
-Pilar III: Mendorong partisipasi dalam pasar modal berkelanjutan, melalui penyediaan perangkat pendukung dan insentif yang tepat dalam rangka meningkatkan kepercayaan diri pelaku pasar untuk berpartisipasi aktif dalam pasar modal berkelanjutan.
-Pilar IV: Memperkuat kolaborasi untuk pengembangan pasar modal berkelanjutan, melalui koordinasi dan kerja sama baik domestik maupun internasional guna mendukung pengembangan dan pertumbuhan pasar modal berkelanjutan di Indonesia secara berkesinambungan.
Sementara itu, Pasar modal Indonesia sendiri telah memiliki berbagai produk
pendanaan dan investasi berkelanjutan.
Per Desember 2025, total akumulasi penerbitan obligasi dan sukuk berkelanjutan
telah mencapai IDR 74,14 triliun (USD 4,43 miliar), dengan komposisi tema
Lingkungan (green) sebesar 42,72 persen, Sosial (social) sebesar 28,82
persen, Keberlanjutan (sustainability) sebesar 26,44 persen, dan Terkait
Keberlanjutan (sustainability-linked) sebesar 2,02 persen.
Melalui implementasi roadmap ini, diharapkan dapat meningkatkan akumulasi
penerbitan obligasi dan sukuk berkelanjutan yang diproyeksikan tumbuh rata-
rata sebesar 55,11 persen per tahun.
Sementara itu, produk investasi dalam bentuk reksa dana berbasis ESG juga
hadir di pasar modal Indonesia dengan nilai Assets Under Management (AUM)
mencapai Rp9,98 triliun (USD 596,96 juta) per Desember 2025, didominasi oleh
reksa dana indeks sebesar 52,88 persen, diikuti reksa dana pendapatan tetap
sebesar 18,21 persen dan exchange traded fund (ETF) sebesar 17,46 persen.
Produk reksa dana berbasis ESG melalui roadmap ini diproyeksikan dapat
tumbuh rata-rata sebesar 14,36 persen per tahun.
Pasar modal Indonesia juga telah memiliki berbagai indeks berbasis ESG, antara
lain SRIKEHATI, IDX ESG Leaders, ESG Sector Leaders IDX KEHATI, ESG Quality 45
IDX KEHATI, dan IDX LQ45 Low Carbon Leaders, yang digunakan sebagai acuan
dalam pengambilan keputusan investasi dengan mempertimbangkan kinerja keuangan
dan aspek ESG.
OJK mengapresisasi seluruh pihak yang telah terlibat aktif dalam mendukung
penyusunan Roadmap ini termasuk Kementerian dan Lembaga, SRO, asosiasi
industri keuangan, pemangku kepentingan lainnya, serta mitra pembangunan,
Asian Development Bank (ADB). Melalui kedua roadmap ini, OJK berharap tercipta
sinergi yang kuat antara pengembangan instrumen keuangan, peningkatan
pelindungan investor, serta penguatan pendanaan dan investasi berkelanjutan,
tulis Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan
Terintegrasi OJK Agus Firmansyah dalam siaran pers, Selasa (14/4).
