Pasardana.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat tata kelola
dan pengawasan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun (PPDP)
dengan menerbitkan sejumlah ketentuan tata kelola, prudensial, serta
penyempurnaan pengawasan berbasis risiko guna semakin memperkuat industri
PPDP.
Industri PPDP yang kuat diharapkan dapat menjadi motor penguatan pembiayaan
domestik sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan nasional secara
berkelanjutan.
Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun OJK (KE PPDP), Ogi Prastomiyono dalam sambutannya pada kegiatan
PPDP Regulatory Dissemination Day 2026 di Jakarta, Senin (13/4).
Ogi dalam kesempatan tersebut menegaskan, bahwa sektor PPDP memiliki peran
strategis dalam perekonomian nasional, tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi
sebagai penggerak utama stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun memiliki peran strategis di
dalam perekonomian nasional, tidak hanya sebagai sektor pelengkap, tetapi
sebagai pilar stabilitas dan akselerator pertumbuhan ekonomi jangka panjang,
ujar Ogi, seperti dilansir dalam keterangan tertulis, Senin (13/4).
Ogi juga menambahkan, bahwa sektor PPDP juga berperan sebagai pengelola risiko
sekaligus investor institusional yang mendukung pembiayaan jangka panjang.
Sektor PPDP berperan sebagai risk management engine yang memberikan
pelindungan terhadap berbagai risiko yang dialami masyarakat, serta memperkuat
akses pembiayaan, khususnya bagi UMKM dan sektor produktif, tambahnya.
Untuk itu, ke depan OJK melihat diperlukan upaya yang lebih terarah agar
pertumbuhan industri PPDP dapat lebih optimal dan mampu menjawab kebutuhan
pembiayaan jangka panjang.
Menurut Ogi, tantangan utama sektor PPDP adalah memastikan pertumbuhan
industri dapat melampaui pertumbuhan ekonomi nasional mengingat target
pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5-8 persen dalam beberapa
tahun ke depan.
Untuk itu, dalam pertemuan tahunan IJK 2026 ditargetkan industri asuransi
mencapai pertumbuhan sebesar 5-7 persen per tahun untuk aset dana pensiun
diharapkan tumbuh 10-12 persen, namun untuk mencapai target dari RPJMN 2029
dibutuhkan pertumbuhan yang lebih tinggi yaitu sebesar 7-9 persen untuk
asuransi dan bahkan 23-25 persen per tahun untuk dana pensiun, katanya.
Lebih lanjut Ogi memaparkan, total aset sektor PPDP per akhir Februari 2026
telah mencapai Rp2.992 triliun atau tumbuh sebesar 9,94 persen secara year-on-
year dengan nilai investasi sebesar Rp2.313 triliun yang juga tumbuh sebesar
7,94 persen year-on-year.
Kontribusi terbesar berasal dari sektor dana pensiun sebesar Rp1.700 triliun,
asuransi sebesar Rp1.219 triliun yang menunjukkan peran dominan kedua sektor
ini dalam menopang industri PPDP.
Selanjutnya, seiring dengan dinamika global yang semakin kompleks, OJK menilai
diperlukan penguatan kebijakan yang lebih terarah untuk menjaga kinerja
industri sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
OJK saat ini tengah mengkaji sejumlah kebijakan dan regulasi yang tepat dan
dapat bermanfaat bagi industri PPDP untuk menjaga stabilitas kinerja PPDP
menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian yang terjadi.
Adapun regulasi yang akan diterbitkan OJK di tahun 2026 akan berfokus pada
pemuatan tata kelola aspek potensial dan penyempurnaan pengawasan berbasis
risiko.
Dalam rangka mendukung penguatan peran tersebut, OJK tengah menyusun Peta
Jalan Pengembangan Keuangan Berkelanjutan Sektor PPDP 2026 2030 sebagai
panduan bagi industri dalam mengimplementasikan prinsip keuangan berkelanjutan
serta mendukung pencapaian target Net Zero Emission (NZE) dan Sustainable
Development Goals (SDGs).
