Pasardana.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa memberikan
responnya terkait protes pemotongan pajak atas Tunjangan Hari Raya (THR)
pekerja swasta.
Menurut dia, jika para pekerja swasta ingin memprotes pengenaan PPh Pasal 21
atas THR, pekerja bisa meminta para bos atau atasan di tempat mereka bekerja
untuk menanggung potongan pajak atas THR tersebut.
"Itu protes seperti itu kita menjalankan untuk pajak yang cukup fair , ucap
Purbaya dalam media briefing, Jumat (06/3) pekan lalu.
Sementara itu, diketahui THR untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri
masih ditanggung oleh pemerintah.
Maka, menurut Menkeu Purbaya, sah-sah aja jika pajak THR ASN, TNI-Polri masih
ditanggung negara.
Pemerintah untuk ASN ditanggung sendiri kan bosnya. Jadi kalau swasta protes,
protes ke bosnya juga," ujarnya.
Dijelaskan bendahara negara ini, jika dirinya tak bisa mengubah aturan secara
parsial hanya karena ada sejumlah pihak yang memprotes potongan PPh Pasal 21
atas THR ini.
Namun, Purbaya memastikan, ada beberapa sektor industri yang mendapat insentif
berupa pajak ditanggung pemerintah (DTP) untuk upah yang diterima karyawan.
